MAKI juga merujuk Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ketentuan tersebut mengatur kemungkinan pemeriksaan dan putusan perkara tanpa kehadiran terdakwa apabila telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah.
Baca Juga: Bareskrim Geledah Rumah di Bogor Terkait Penyadapan Presiden, Terindikasi Jadi Posko
Boyamin turut menyinggung dugaan penggunaan paspor negara lain oleh Riza Chalid ketika bepergian ke luar negeri melalui Balikpapan pada 2023.
"Pada tanggal 15 Mei 2023 Riza Chalid diduga bepergian ke Balikpapan, Kalimantan Timur, memakai paspor negara lain dengan nama Abdul Kareem," ucap Boyamin.
"Tanggal 16 (Mei 2023) balik lagi ke Kuala Lumpur pesawat Malaysia Airlines yang langsung Balikpapan ke Kuala Lumpur, sehingga melihat kelicinannya maka sudah semestinya dilakukan sidang in absentia," tambahnya.
MAKI meminta Jampidsus segera menindaklanjuti permohonan tersebut. Jika tidak ada perkembangan, Boyamin menyatakan pihaknya siap mengajukan praperadilan.
"Apabila tidak ditemukan tindak lanjut untuk melakukan sidang in absentia perkara tersangka Riza Chalid, maka kami siap menempuh upaya hukum dengan mengajukan permohonan praperadilan," tegas Boyamin.***
Artikel Terkait
Bisnis Mobil Mewah di Indonesia Disorot, PPATK Temukan Dugaan Omzet Tak Dilaporkan
KPK Buka Peluang Periksa Mantan Ketua Komisi VIII DPR RI, Buntut Pengakuan Gus Alex soal Permintaan Uang Sebelum Rapat BPIH 2024
Mengaku Tak Tahu Detailnya, Gus Alex Ungkap Ada Penyerahan Uang Rp500 Juta ke Total Politik Menjelang Pansus Haji 2024
Mengenal Suku Baduy, Masyarakat Adat yang Tetap Menjaga Tradisi Leluhur di Tengah Modernisasi
Yenny Wahid Sebut Dasco Punya Pengalaman jadi Pemimpin, Berhasil Jaga Partai Koalisi Tetap Stabil