• Minggu, 22 November 2026

UU Perampasan Aset Disahkan, Lukas Banu Ingatkan Batas Kewenangan Negara

Photo Author
Erik Sanu, Suaratts.com
- Minggu, 22 November 2026 | 08:22 WIB
DR.Lukas Banu,SH.MH
DR.Lukas Banu,SH.MH

SUARA TTS.COM |BADUNG – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi, pencucian uang, dan kejahatan terorganisasi.

Namun, kewenangan negara untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana harus tetap disertai mekanisme pembuktian yang jelas, prosedur yang transparan, serta pengawasan pengadilan agar tidak menimbulkan persoalan terhadap hak konstitusional warga negara.

Penegasan tersebut disampaikan advokat senior sekaligus Chairman Institute of Justice (IOJ) Law Firm, Dr. Lukas Banu, S.H., M.H., dalam menanggapi pengesahan UU Perampasan Aset.

Lukas yang juga menjabat Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kongres Advokat Indonesia (KAI) DPD Bali serta Secretary General of Advocates Asia menilai regulasi tersebut diperlukan untuk menghadapi perkembangan kejahatan yang semakin kompleks.

Baca Juga: RUU Perampasan Aset Masuk Paripurna, 254 Anggota DPR Hadir di Senayan

Menurut Lukas, modus kejahatan modern tidak lagi hanya dilakukan dengan menyimpan hasil tindak pidana dalam bentuk uang tunai atau aset yang menggunakan nama pelaku secara langsung.

Hasil kejahatan dapat disamarkan melalui berbagai transaksi keuangan, kepemilikan tidak langsung, hingga jaringan lintas negara.

Karena itu, menurutnya, penegakan hukum membutuhkan instrumen yang mampu mengikuti perkembangan modus kejahatan, termasuk dalam penelusuran, pembekuan, hingga pemulihan aset.

Ia mengutip adagium hukum Belanda, het recht hinkt achter de feiten aan, yang menggambarkan bahwa hukum sering kali tertinggal dari perkembangan fakta dan dinamika masyarakat.

Baca Juga: UU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan, Komisi III DPR Ungkap Jasa Dasco yang Mendorong Pembahasannya

“Adagium tersebut menjadi refleksi bahwa hukum tidak boleh berhenti pada pola-pola lama, sementara modus operandi kejahatan terus berkembang. Negara harus memiliki instrumen hukum yang adaptif, efektif, dan mampu menjawab tantangan kejahatan modern, termasuk dalam hal penelusuran dan pemulihan aset hasil tindak pidana,” ujar Lukas.

Lukas mengatakan, salah satu pendekatan penting dalam pemberantasan kejahatan adalah pergeseran dari sekadar mengejar pelaku atau follow the suspect menuju penelusuran aliran uang dan aset hasil kejahatan atau follow the money.

Menurutnya, penghukuman terhadap pelaku belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan apabila keuntungan ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana masih dapat disimpan dan dinikmati.

“Jangan sampai seseorang menjalani hukuman pidana, tetapi kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan tetap aman dan dapat dinikmati. Prinsip dasarnya adalah kejahatan tidak boleh menjadi jalan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Negara harus mampu memutus mata rantai keuntungan yang bersumber dari tindak pidana,” tegasnya.

Baca Juga: DPR Siap Sahkan RUU Perampasan Aset, Komisi III Ungkap Peran Dasco

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Halaman:

Editor: Erik Sanu

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kasus Korupsi Tambang Rp17,7 Triliun Berlanjut

Jumat, 20 November 2026 | 10:15 WIB
X