Baca Juga: Riza Chalid Tak Kunjung Ditangkap, Kejagung Buka Suara soal Desakan Sidang In Absentia
Keempat, hasil pelaksanaan regulasi harus memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk melalui pemulihan kerugian negara dan korban kejahatan.
Menurut Lukas, keberhasilan UU Perampasan Aset tidak cukup diukur dari pengesahannya.
Lebih dari itu, efektivitas regulasi akan sangat ditentukan oleh integritas aparat penegak hukum dan konsistensi dalam penerapannya.
“Harapan kita, instrumen hukum perampasan aset ini tidak hanya menjadi produk legislasi, tetapi benar-benar menjadi instrumen penegakan hukum yang efektif, berkeadilan, dan memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Hukum harus tegas terhadap kejahatan, tetapi tetap adil terhadap setiap warga negara,” pungkas Lukas.
Artikel Terkait
Api Hanguskan Bangunan Bersejarah Tugu Kunstkring Paleis, Gubernur DKI Soroti Kepemilikan APAR hingga Status Kerja Sama
Mengaku Tak Tahu Detailnya, Gus Alex Ungkap Ada Penyerahan Uang Rp500 Juta ke Total Politik Menjelang Pansus Haji 2024
Mengenal Suku Baduy, Masyarakat Adat yang Tetap Menjaga Tradisi Leluhur di Tengah Modernisasi
Yenny Wahid Sebut Dasco Punya Pengalaman jadi Pemimpin, Berhasil Jaga Partai Koalisi Tetap Stabil
Riza Chalid Tak Kunjung Ditangkap, Kejagung Buka Suara soal Desakan Sidang In Absentia