Ket foto : Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, S.T.,
SUARA TTS.COM | ATAMBUA – Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, S.T., mendorong optimalisasi peran paralegal di tingkat desa dan kelurahan guna memperluas akses keadilan, meningkatkan kesadaran hukum, serta membantu masyarakat menyelesaikan berbagai persoalan hukum secara bijaksana.
Penegasan tersebut disampaikan Wabup Vicente saat membuka kegiatan Penyuluhan Hukum bertema “Membangun Desa/Kelurahan Sadar Hukum melalui Penguatan Peran Paralegal, Pendekatan Restorative Justice dan Peningkatan Keamanan serta Ketertiban Masyarakat” yang berlangsung di Gedung Wanita Bete Lalenok Atambua, Jumat (20/11/2026).
Dalam sambutannya, Vicente menegaskan bahwa keberadaan paralegal di desa dan kelurahan memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan dan edukasi hukum bagi masyarakat, terutama kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu.
Menurutnya, paralegal bukan sekadar pelengkap dalam sistem pelayanan hukum, tetapi menjadi salah satu unsur penting dalam membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya serta memperoleh pendampingan ketika menghadapi persoalan hukum.
Baca Juga: Bupati dan Wabup TTS Hadir di Stadion Ile Mandiri, Pers Soe Menang Telak 4-1
"Paralegal merupakan garda terdepan di tingkat desa dan kelurahan dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Keberadaan mereka sangat strategis untuk melakukan edukasi hukum, konsultasi, mediasi, serta penyelesaian sengketa secara damai melalui jalur nonlitigasi sebelum persoalan berkembang menjadi perkara pidana maupun perdata di pengadilan," ujar Vicente.
Ia menjelaskan, penguatan peran paralegal di tingkat akar rumput diharapkan mampu mendorong penyelesaian berbagai persoalan sosial dan hukum sejak dini sehingga tidak selalu berujung pada konflik berkepanjangan.
Selain itu, Wabup Belu mengapresiasi sinergi yang telah terbangun antara Pemerintah Kabupaten Belu dengan Kejaksaan Negeri Atambua dan Kepolisian Resor Belu dalam mendukung peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
Menurutnya, keterlibatan aparat penegak hukum sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada para peserta mengenai batasan kewenangan paralegal, prosedur hukum, serta mekanisme pendampingan masyarakat yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Baca Juga: Dijanjikan Kerja di Luar Negeri, 22 Pria Terancam Dikirim ke Medan Perang Rusia
Terkait penerapan pendekatan Restorative Justice atau keadilan restoratif, Vicente menekankan bahwa penyelesaian persoalan hukum melalui pendekatan tersebut harus tetap memperhatikan koridor hukum yang berlaku.
"Penerapan keadilan restoratif akan membuat pendampingan kepada warga masyarakat dapat berjalan sesuai koridor hukum. Saya berharap para peserta menyerap materi secara maksimal dan membangun komunikasi yang baik dengan aparat penegak hukum demi terciptanya ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat," tambahnya.
Ia berharap para kepala desa, lurah, dan paralegal yang mengikuti kegiatan tersebut dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kapasitas serta memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum.
Dengan demikian, masyarakat diharapkan memiliki akses informasi dan pendampingan hukum yang lebih baik, sekaligus mampu menyelesaikan persoalan secara damai tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum.
Artikel Terkait
21 Rumah Warga Baduy Luar Hangus Terbakar, 30 KK Mengungsi
Sandiaga Uno Tanggapi Namanya Ikut Naik dalam Bursa Cawapres, Tegaskan Tak akan Kembali ke Politik: Mau Gedein Bisnis Saja
Bertemu Menhan Sjafrie, Dasco Tegaskan Cuma Bahas Rencana Revisi UU Pertahanan
Dijanjikan Kerja di Luar Negeri, 22 Pria Terancam Dikirim ke Medan Perang Rusia
Bupati dan Wabup TTS Hadir di Stadion Ile Mandiri, Pers Soe Menang Telak 4-1