ATAMBUA – Pemerintah Kabupaten Belu mulai memantapkan arah penataan wilayah sebagai bagian dari upaya mendorong pemerataan pembangunan sekaligus membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan Indonesia–Timor-Leste.
Langkah tersebut ditandai dengan pelaksanaan Ekspose Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belu Tahun 2020–2040 yang digelar di Gedung Wanita Betelalenok, Atambua, Rabu (18/11/2026).
Mewakili Bupati Belu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Belu, Drs. Nikolaus Umbu K. Birri, mengatakan peninjauan kembali RTRW tidak boleh hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian penting dalam menyesuaikan arah pembangunan dengan perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, Kabupaten Belu memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Timor-Leste. Keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain serta Atambua yang memiliki posisi sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) menjadi potensi besar yang harus dioptimalkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
Baca Juga: UU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan, Komisi III DPR Ungkap Jasa Dasco yang Mendorong Pembahasannya
“Penataan ruang harus menjadi instrumen pembangunan yang adaptif terhadap investasi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus mampu memperkuat ekonomi lokal,” ujar Nikolaus.
Ia menegaskan, potensi kawasan perbatasan tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila tidak didukung kebijakan tata ruang yang terarah dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan dalam jangka panjang.
Karena itu, terdapat empat aspek penting yang menjadi perhatian dalam proses peninjauan kembali RTRW Kabupaten Belu.
Pertama, penguatan ekonomi kawasan perbatasan melalui optimalisasi PLBN Motaain dan aktivitas perdagangan lintas batas.
Kedua, pemerataan pembangunan yang didukung dengan peningkatan konektivitas antarwilayah.
Ketiga, perlindungan lingkungan hidup dan penguatan mitigasi terhadap potensi bencana.
Keempat, penghormatan terhadap hak masyarakat adat serta perlindungan terhadap kearifan lokal dalam setiap kebijakan pemanfaatan ruang.
Baca Juga: Mau Jadi Guru PNS? Simak Aturan Usia dan Formasi CPNS Guru 2026
Nikolaus juga mengingatkan agar penataan ruang Kabupaten Belu ke depan tetap sejalan dengan visi pembangunan daerah Tahun 2025–2029, yakni “Belu yang Berkualitas, Mandiri, Harmonis, Demokratis, dan Berbudaya.”
Menurutnya, tata ruang bukan hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyangkut bagaimana ruang hidup masyarakat dikelola secara adil, terencana, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi.