Ket foto : Analis politik dan militer Universitas Nasional Selamat Ginting membahas dugaan makar dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo di Forum Keadilan TV. (Sumber: YouTube Forum Keadilan TV)
SUARA TTS.COM — Analis politik dan militer Universitas Nasional, Selamat Ginting, menilai dugaan makar dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto perlu diusut lebih luas, bukan hanya sebagai tindak pidana penyadapan.
Dalam wawancara di kanal YouTube Forum Keadilan TV yang tayang Jumat, 20 November 2026, Selamat menyoroti dugaan penyiapan logistik hingga kemungkinan keterlibatan petinggi kepolisian.
Ia menilai penyadapan terhadap Presiden dapat menjadi salah satu bagian dari rangkaian dugaan makar yang perlu dibuktikan penyidik.
"Penyadapan itu hanya salah satu unsur karena unsur lain makar sudah terpenuhi juga. Jadi kita jangan mau disesatkan, seolah-olah ini hanya sekadar persoalan penyadapan semata," ujar Selamat.
Baca Juga: Kasus Korupsi Tambang Rp17,7 Triliun Berlanjut
Selamat juga menyinggung dugaan adanya tempat penyimpanan logistik di Jakarta. Ia menyebut barang yang diduga disiapkan dapat berupa uang hingga amunisi.
"Kalau makar kan di Jakarta dong. Tidak jauh dari sini ada tempat penyimpanan logistik entah itu uang, entah itu amunisi, entah itu emas sudah disiapkan," katanya.
Pernyataan tersebut merupakan analisis Selamat dalam wawancara. Dugaan lokasi dan isi penyimpanan logistik itu tetap memerlukan pembuktian melalui proses penyidikan.
Ia turut meminta pemeriksaan terhadap jenderal bintang empat aktif yang dinilai memiliki keterkaitan dengan struktur kepemimpinan Polri pada era Listyo Sigit Prabowo.
"Bagaimana kalau yang diperiksa itu bintang empat? Dedi Prasetyo itu yang bersangkutan adalah Wakapolri eranya Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Patut diperiksa juga apakah tidak tahu ada gerakan gerombolan ini," ucapnya.
Selamat menilai dugaan keterlibatan pejabat aktif dalam perencanaan penggulingan pemerintahan dapat berdampak pada profesionalisme institusi kepolisian.
Baca Juga: Bupati Kupang Jemput Bantuan Pusat, 100 Pompa Air Turun ke Petani
"Jika seorang jenderal aktif terbukti terlibat dalam perencanaan penggulingan pemerintahan, persoalannya bukan hanya apa tindak pidana individual saja, tetapi juga otomatis ini terjadi krisis profesionalisme di dalam sebuah lembaga kepolisian," ujarnya.
Ia juga mengkritik kondisi ketika loyalitas aparat dinilai lebih mengarah kepada pimpinan dibandingkan konstitusi. Menurutnya, persoalan tersebut menyangkut pembangkangan institusional dan penyalahgunaan kewenangan.
Artikel Terkait
Kampung Baduy Luar Kebakaran, BPBD Lebak Pastikan Tak Ada Korban Jiwa
Kasus Korupsi Kuota Haji Rugikan Negara Rp622 Miliar, Ini Rangkaian Peristiwanya
Kasus Dugaan Makar Listyo Sigit dkk Belum Diekspose, Bareskrim Jadwalkan Ulang Pekan Depan
Bukan Cuma Empat Terdakwa, Ini Nama-Nama yang Ikut Muncul dalam Sidang Korupsi Haji
Viral Satpam PIK Naik Kap Mobil: Dari Penindakan Kasus Narkoba, Tuduhan Tabrak Lari hingga Dua Anggota Polisi Jadi Korban