SUARA TTS.COM - Dugaan penghindaran pajak dalam bisnis mobil mewah di Indonesia menjadi perhatian setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi transaksi penjualan senilai Rp13,08 triliun yang diduga tidak dilaporkan secara semestinya.
Temuan tersebut berkaitan dengan tiga grup perusahaan yang bergerak di bidang impor dan penjualan mobil mewah. PPATK mengidentifikasi sejumlah pola transaksi yang diduga digunakan untuk menyamarkan aliran dana dan aktivitas bisnis.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan, salah satu pola yang ditemukan adalah penggunaan rekening nominee serta pembentukan sejumlah perusahaan terafiliasi.
"Pola transaksi yang teridentifikasi adalah dengan menggunakan rekening nominee serta mendirikan sejumlah perusahaan terafiliasi untuk menyamarkan transaksi penjualan mobil mewah yang ada di Indonesia," ujar Ivan dalam keterangannya pada November 2026.
Baca Juga: MG MGS6 EV Resmi Dijual di GAW 2026, Benarkah Jarak Tmpuhnya Bisa 605 KM?
Penggunaan rekening nominee memungkinkan transaksi keuangan dilakukan melalui rekening atas nama pihak lain. Sementara itu, keberadaan perusahaan terafiliasi diduga dimanfaatkan untuk membuat aliran transaksi menjadi lebih kompleks dan sulit ditelusuri.
Praktik tersebut menjadi perhatian karena transaksi jual beli mobil mewah melibatkan nilai yang tidak sedikit. Tanpa pencatatan dan pelaporan yang transparan, otoritas berpotensi mengalami kesulitan dalam mengawasi kewajiban perpajakan pelaku usaha.
Meski demikian, angka Rp13,08 triliun tersebut perlu dipahami sebagai nilai omzet penjualan yang diduga tidak dilaporkan, bukan sebagai angka kerugian negara maupun pajak yang telah dipastikan tidak dibayarkan.
Identitas tiga grup perusahaan yang menjadi objek analisis juga belum diungkap secara terbuka. Karena itu, belum tepat mengaitkan temuan tersebut dengan merek, importir, atau dealer mobil tertentu.
Temuan PPATK ini juga memperlihatkan pentingnya pengawasan terhadap rantai bisnis kendaraan impor, mulai dari proses pemasukan kendaraan, pencatatan transaksi, hingga penjualan kepada konsumen.
Penelusuran lebih lanjut diperlukan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran perpajakan dan siapa pihak yang harus bertanggung jawab. Dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan penegakan hukum.
Transparansi menjadi hal penting dalam bisnis mobil mewah. Besarnya nilai transaksi seharusnya diikuti dengan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, bukan justru membuka celah bagi praktik penyamaran transaksi.***
Artikel Terkait
Prabowo Bakal Serahkan Dua Nama Cawapres ke MPR
Politikus PDIP Dukung Dasco Jadi Wapres, Sebut Responsif Hadapi Persoalan Rakyat
Bupati Kupang Jemput Bantuan Pusat, 100 Pompa Air Turun ke Petani
Kasus Korupsi Tambang Rp17,7 Triliun Berlanjut
Sidang Korupsi Kuota Haji, Gus Alex Akui Takut Tolak Permintaan DPR