Anang menyatakan tuntutan hukuman mati dimungkinkan berdasarkan ketentuan undang-undang.
Namun, penerapannya tidak bisa dilakukan secara otomatis karena terdapat parameter dan persyaratan hukum yang harus dipenuhi.
"Terkait tuntutan mati dapat dimungkinkan dan itu ada dan diatur dalam UU. Namun demikian, ada parameter atau syarat-syarat dan ketentuan dalam menerapkan tuntutan mati," katanya.
Riza Chalid ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Kamis (10/7/2025).
Kejagung kemudian memasukkan Riza Chalid ke dalam DPO setelah yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan penyidik.
Penyidik juga mengajukan permohonan penerbitan red notice kepada Interpol untuk membantu pencarian tersangka di luar negeri.
Interpol diketahui telah menerbitkan red notice terhadap Riza Chalid sejak Jumat (23/112026).
Baca Juga: Polda Metro Tangkap Pemilik Akun Facebook Chakz, Berawal dari Postingan soal AMPB Terima Uang
Status tersebut menjadi bagian dari upaya aparat penegak hukum untuk melacak keberadaan tersangka yang hingga kini belum berhasil dihadirkan dalam proses hukum di Indonesia.
Sebelumnya, MAKI mendesak Kejagung segera melimpahkan berkas perkara Riza Chalid ke pengadilan agar proses hukum dapat berjalan melalui mekanisme in absentia.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman bahkan telah melayangkan somasi dan permohonan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung.
Boyamin menilai penanganan perkara Riza Chalid belum menunjukkan perkembangan yang memadai meskipun tersangka telah masuk DPO sejak Selasa (19/8/2025).
Dalam keterangannya, Boyamin menyebut Riza Chalid telah tiga kali mangkir dari panggilan penyidik.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak segera ditindaklanjuti.
"Meskipun Riza Chalid telah ditetapkan sebagai tersangka dan dimasukkan dalam DPO, hingga saat ini terhitung sudah lebih dari satu tahun tidak kunjung ditemukan tindak lanjut terhadap penanganan perkara yang melibatkan tersangka Riza Chalid, di mana hal ini akan mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum serta ketidakadilan terkait proses hukum tersangka Riza Chalid," kata Boyamin dalam keterangannya.