pemerintahan

Ketua DPD RI Klarifikasi Usul Wapres Lebih dari Satu, Sebut Gagasan Sudah Ada Sejak Tahun 2019

Senin, 23 November 2026 | 05:06 WIB
Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin beri klarifikasi tentang pernyataan Wapres lebih satu. (Instagram/sbnajamudin)

SUARA TTS.COM- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin memberikan klarifikasi terkait gagasannya mengenai jumlah wakil presiden (wapres) Indonesia yang lebih dari satu orang. 

Sultan menegaskan bahwa ide tersebut bukan untuk diterapkan dalam waktu dekat, melainkan pemikiran jangka panjang mengenai sistem kepemimpinan nasional.

Gagasan tersebut, kata Sultan juga pernah ia sampaikan pada 2019 lalu.

“Pertama, ini bukan gagasan baru. Saya sudah lontarkan sejak 2019. Rekaman videonya masih ada,” kata Sultan dalam keterangannya kepada wartawan pada Minggu, 22 November 2026.

Baca Juga: Mobil Listrik China Patah As Roda, Konsumen Butuh Penjelasan Teknis

“Jadi, ide ini sebenarnya sudah cukup lama menjadi bagian dari pemikiran saya tentang masa depan sistem kepemimpinan nasional,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Sultan mengatakan, gagasan tersebut berangkat dari kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia punya wilayah yang luas, jumlah penduduk besar, serta keragaman suku, budaya, dan persoalan daerah. 

Menurutnya, sistem kepemimpinan nasional ke depan perlu dipikirkan agar mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara lebih optimal.

“Karena itu, saya selalu berpikir, bagaimana ke depan kita bisa membangun sistem kepemimpinan nasional yang semakin mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia, memperkuat hubungan pusat dan daerah, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi aspirasi daerah,” jelasnya.

Adapun mengenai penerapannya, Sultan menegaskan gagasan tersebut tidak dimaksudkan untuk merespons kepentingan politik sesaat, termasuk situasi pergantian wakil presiden saat ini.

“Jadi, saya juga ingin menegaskan bahwa ini bukan usulan untuk diterapkan sekarang. Sistem ketatanegaraan kita sudah diatur dalam konstitusi,” lanjutnya.

Baca Juga: Kapolri Suyudi Mutasi 6 Kapolda dan 6 Wakapolda, Ini Daftar Nama Pejabat Baru

“Kalau suatu saat ada pemikiran untuk mengubahnya, tentu harus melalui kajian yang sangat serius, proses konstitusional, dan kesepakatan kebangsaan yang luas,” tambahnya.

Halaman:

Tags

Terkini