Ia menilai mekanisme perampasan aset dapat membantu negara memulihkan kerugian akibat tindak pidana sekaligus memberikan perlindungan terhadap kepentingan korban.
Meski demikian, Lukas mengingatkan agar kewenangan tersebut tidak dijalankan tanpa batas.
Menurutnya, pemberantasan kejahatan tetap harus tunduk pada prinsip negara hukum, termasuk perlindungan terhadap hak milik, asas proporsionalitas, proses hukum yang adil atau due process of law, serta pengawasan lembaga peradilan yang independen.
“Negara memang harus memiliki kewenangan yang kuat untuk merampas aset hasil tindak pidana. Namun, kewenangan tersebut tidak boleh bersifat absolut. Setiap tindakan perampasan harus didasarkan pada hukum, alat bukti yang sah, mekanisme pembuktian yang jelas, dan pengawasan peradilan yang independen,” lanjutnya.
Lukas menekankan bahwa kewenangan perampasan aset harus memiliki batasan dan prosedur yang tegas agar tidak membuka peluang penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum.
Menurutnya, kepentingan negara dalam memberantas kejahatan tidak boleh dipertentangkan dengan perlindungan hak konstitusional warga negara.
“Keduanya harus berjalan bersamaan agar penegakan hukum tidak hanya efektif, tetapi juga memberikan kepastian dan keadilan bagi pihak yang terdampak,” katanya.
Dalam pandangannya, prinsip tersebut sejalan dengan adagium salus populi suprema lex esto, yang menempatkan keselamatan dan kepentingan rakyat sebagai hukum tertinggi.
Karena itu, kata Lukas, perampasan aset tidak boleh hanya dipahami sebagai tindakan negara mengambil harta yang berkaitan dengan tindak pidana.
Instrumen tersebut juga harus diarahkan pada pemulihan kerugian negara, perlindungan korban, serta pencegahan agar keuntungan hasil kejahatan tidak terus dinikmati oleh pelaku.
“Pada akhirnya, hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Negara tidak boleh membiarkan hasil kejahatan terus dinikmati oleh pelaku, tetapi pada saat yang sama negara juga tidak boleh merampas hak warga negara secara sewenang-wenang. Di sinilah keseimbangan antara kepentingan publik dan keadilan hukum harus ditegakkan,” tambahnya.
Lukas kemudian menyampaikan empat hal yang menurutnya perlu menjadi perhatian dalam implementasi UU Perampasan Aset.
Pertama, regulasi harus mampu menjawab perkembangan kejahatan modern, terutama yang melibatkan transaksi keuangan dan penyembunyian aset melalui berbagai mekanisme.
Kedua, penguatan kewenangan negara harus diimbangi dengan perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, serta pengawasan yang efektif.
Ketiga, penerapan aturan harus mampu memutus keuntungan ekonomi dari tindak pidana dengan memastikan proses perampasan aset berlangsung secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.