Dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023–2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa empat orang.
Mereka adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Aziz Taba.
KPK mendakwa pengelolaan kuota haji tambahan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar Rp622,09 miliar.
Kasus ini berkaitan dengan pengelolaan tambahan kuota haji pada penyelenggaraan ibadah haji 2023–2024.
Perkara tersebut menjadi sorotan karena menyangkut pembagian kuota haji dan dugaan penyimpangan dalam proses pengelolaannya.
Dalam persidangan, Yaqut sebelumnya juga membantah menerima uang sebesar 71.000 dolar Amerika Serikat sebagaimana menjadi bagian dari persoalan yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.
Keterangan Yaqut mengenai tugas Gus Alex menjadi salah satu bagian penting dalam persidangan untuk mengungkap hubungan kerja antara Menteri Agama dan staf khususnya, terutama dalam koordinasi penyelenggaraan ibadah haji.
Meski demikian, seluruh dakwaan KPK masih harus dibuktikan melalui proses persidangan.
Status para terdakwa juga tetap harus dipandang berdasarkan proses hukum yang berjalan hingga adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.***
Artikel Terkait
2 Bus Sekolah Hasil Perjuangan Adian Napitupulu Mulai Beroperasi Di Kabupaten TTS
Pemkab TTS Susun Revisi RTRW Sesuai Dinamika Pembangunan Wilayah
Mobil Sewaan Bawaslu TTS Celaka, Pemilik Nilai Sekretaris Tak Beritikad BaikĀ
Frans Stefen Tafui Terpilih Jadi Direksi Perumda Air Minum TTS, Yohanis Naat Jadi Dewan Pengawas
70 Pemuda Dari Gereja Katolik dan Protestan Ikut Pelatihan Musik Gerejawi yang Digelar Dispora TTS