Ket foto ; Nampak Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena saat rapat paripurna
Laporan Reporter SUARA TTS.COM,TIM
SUARA TTS.COM | KUPANG – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena memaparkan perkembangan penanganan bencana gempa bumi Flores dalam Rapat Paripurna ke-85 Masa Persidangan III DPRD Provinsi NTT, Senin (24/8/2026).
Rapat tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi NTT. Pemaparan Gubernur disampaikan sebagai respons atas apresiasi Anggota DPRD NTT Alex Afong terhadap langkah Pemerintah Provinsi NTT dalam menangani bencana sekaligus permintaan penjelasan mengenai upaya pemerintah memastikan masyarakat terdampak memperoleh penanganan dan bantuan.
Gubernur Melki mengatakan, penanganan bencana gempa Flores menunjukkan kuatnya semangat gotong royong antara masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, TNI-Polri, serta berbagai pihak lainnya.
“Penanganan gempa Flores ini menunjukkan bahwa gotong royong kita sebagai sesama orang NTT dan sebagai sesama keluarga besar orang Indonesia, berjalan dengan baik,” ujar Gubernur.
Menurutnya, sejak hari pertama bencana pada 15 Agustus 2026, berbagai bantuan dan langkah penanganan telah bergerak ke lapangan. Koordinasi antarpihak juga terus dilakukan agar penanganan berjalan cepat dan tepat sasaran.
Gubernur menjelaskan, masa tanggap darurat bencana gempa bumi Flores ditetapkan selama 14 hari dan akan terus dievaluasi hingga 28 Agustus 2026.
Evaluasi tersebut akan mempertimbangkan perkembangan kondisi di lapangan serta rilis resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Ia menyebutkan, kondisi masyarakat di sejumlah wilayah terdampak mulai berangsur stabil. Bahkan, beberapa tenda pengungsian mulai dibongkar karena warga yang rumahnya dinyatakan aman sudah kembali beraktivitas.
“Sebagai contoh, misalnya kemarin di Sikka, beberapa tenda pengungsian yang dibuat di beberapa titik sudah mulai dibongkar. Jadi, masyarakat yang merasa sudah bisa beraktivitas dan kalau rumahnya tidak ada kendala, sudah kembali ke rumah,” ungkapnya.
Meski demikian, pemerintah tetap meminta agar rumah warga diperiksa terlebih dahulu sebelum kembali dihuni.
Menurut Gubernur, verifikasi kelayakan rumah menjadi penting untuk memastikan keselamatan masyarakat. Rumah yang dinyatakan tidak layak huni akan ditangani melalui mekanisme pembangunan hunian sementara (huntara) dengan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum.
“Yang penting menurut saya adalah rumahnya. Kita mesti melakukan review dulu, apakah masih layak ditempati atau tidak layak ditempati. Kalau memang tidak bisa ditempati, maka mekanismenya penanganan melalui Kementerian PU untuk membangun,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Gubernur juga mengungkapkan sejumlah langkah yang disiapkan Pemprov NTT untuk mempercepat distribusi bantuan ke wilayah yang sulit dijangkau.