Ia mengatakan, salah satu tantangan dalam masa tanggap darurat adalah keterbatasan relawan untuk menjangkau seluruh wilayah terdampak.
Untuk itu, Pemprov NTT menyiapkan tiga mekanisme distribusi bantuan.
Pertama, melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang memiliki kendaraan roda dua, termasuk sepeda motor trail, untuk mengangkut bantuan menuju wilayah yang sulit dijangkau.
Kedua, memanfaatkan jasa ojek maupun kendaraan pick up milik masyarakat setempat yang memahami medan dan jalur menuju kampung-kampung terpencil.
Biaya distribusi melalui mekanisme tersebut akan ditanggung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Seizin Kepala BNPB, saya minta agar kita bisa menggunakan ojek ataupun pick up dari kampung-kampung itu, karena mereka sudah terbiasa menembus kampung-kampung. Kalau bisa, kita pakai ojek ataupun pikap. Nanti yang bayar BNPB dan sudah sepakat BNPB akan bayar kalau memang itu dilakukan,” ungkapnya.
Ketiga, Pemprov NTT menerapkan mekanisme “ambil dulu, bayar kemudian” untuk memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar ketika bantuan pemerintah belum tiba.
Mekanisme tersebut menggunakan sistem akuntansi keuangan yang telah disiapkan pemerintah dan mulai diterapkan di Kabupaten Nagekeo dan Ngada.
“Tidak boleh ada warga yang tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa tidur dengan baik hanya karena pemerintah belum sampai, dan itu akan ditangani oleh Pemprov NTT,” tegas Gubernur.
Memasuki tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi, Gubernur Melki menekankan pentingnya pendataan kerusakan yang akurat.
Pendataan tersebut mencakup rumah masyarakat, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, infrastruktur pemerintahan, serta berbagai fasilitas umum lainnya yang terdampak gempa.
Ia meminta DPRD, pemerintah kabupaten, perangkat daerah, dan masyarakat bersama-sama memastikan data kerusakan yang disampaikan kepada pemerintah pusat sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Kita sama-sama bantu pastikan bahwa data yang masuk itu seakurat mungkin,” ujarnya.
Menurutnya, akurasi data menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan percepatan dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan kembali wilayah yang terdampak bencana.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Provinsi NTT Fernando Soares menyampaikan apresiasi terhadap langkah Gubernur Melki Laka Lena bersama jajaran pemerintah dalam menangani dampak gempa bumi Flores.