Ket foto : Naldi Nias
Laporan Reporter SUARA TTS.COM, Erik Sanu
SUARA TTS.COM | SOE – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan program amnesti pajak kendaraan bermotor yang berlaku hingga 31 Oktober 2026.
Program tersebut memberikan keringanan kepada wajib pajak berupa potongan pokok pajak kendaraan bermotor hingga 75 persen bagi wilayah terdampak bencana alam, serta 50 persen bagi wilayah yang tidak terdampak.
Selain itu, denda keterlambatan pembayaran pajak mendapatkan penghapusan sebesar 100 persen sesuai ketentuan program.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala UPT Samsat TTS, Naldi Nias, mengatakan bahwa program amnesti pajak kendaraan bermotor kali ini merupakan periode kedua yang diberlakukan pada tahun 2026.
Menurutnya, pemberlakuan kembali program tersebut merupakan bagian dari respons terhadap bencana alam yang melanda wilayah Flores, NTT.
Sebelumnya, program amnesti pajak periode pertama telah berakhir pada Agustus 2026. Selanjutnya, program tersebut kembali diberlakukan mulai September hingga 31 Oktober 2026.
Hal itu disampaikan Naldi saat ditemui usai mengikuti pawai keselamatan lalu lintas bersama jajaran Kepolisian Resor (Polres) TTS, Senin (26/10/2026).
Naldi menjelaskan, terdapat perbedaan besaran potongan pokok pajak antara wilayah yang terdampak bencana alam dan wilayah yang tidak terdampak.
Bagi wajib pajak yang berada di wilayah terdampak bencana, potongan pokok pajak yang diberikan mencapai 75 persen. Sementara itu, wajib pajak di wilayah yang tidak terdampak bencana memperoleh potongan sebesar 50 persen.
"Periode pertama pemberlakuannya sudah selesai pada Agustus. Kemudian dilanjutkan kembali pada September sampai dengan 31 Oktober," jelas Naldi.
Ia mengatakan, program ini menjadi kesempatan bagi masyarakat yang selama ini belum sempat memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.
Keringanan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan pajak selama satu tahun, dua tahun, maupun beberapa tahun terakhir, dengan tetap mengikuti ketentuan program yang berlaku.
Selain potongan pokok pajak, pemerintah juga memberikan penghapusan denda keterlambatan sebesar 100 persen.
Dengan adanya kebijakan tersebut, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan dengan beban pembayaran yang lebih ringan.
Naldi mengimbau masyarakat Kabupaten TTS dan masyarakat NTT pada umumnya agar tidak melewatkan kesempatan tersebut, mengingat masa pemberlakuan program amnesti pajak akan segera berakhir.
Ia berharap, masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan dapat segera mendatangi layanan Samsat untuk memperoleh informasi mengenai besaran keringanan dan mekanisme pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, program ini tidak hanya memberikan keringanan kepada masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
"Masyarakat TTS maupun masyarakat NTT pada umumnya silakan memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Akan ada potongan besar dalam pembayaran, sementara denda keterlambatan mendapatkan penghapusan 100 persen," ujarnya.
Ia berharap, setelah program amnesti berakhir, masyarakat dapat kembali membayar pajak kendaraan bermotor secara tertib dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, program amnesti pajak kendaraan bermotor diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak di NTT.
Masyarakat diimbau segera memanfaatkan program tersebut sebelum batas waktu berakhir pada 31 Oktober 2026.(Sys/ST)