Di sisi lain, AS sebelumnya memberikan keterangan bahwa persoalan tersebut telah diklarifikasi dan diselesaikan di tingkat pemerintah desa. Ia menyatakan tidak ada tuntutan dari kedua belah pihak.
AS juga mengaku telah mengajukan perkara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang pada 28 September 2026 terkait persoalan tersebut.
“Terkait persoalan ini pun saya sudah adukan sampai PTUN Kupang pada tanggal 28 September 2026,” ungkap AS.
Namun, status dan perkembangan perkara yang disebut telah diajukan ke PTUN Kupang tersebut masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada pihak pengadilan.
Perkembangan ini menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut tanggung jawab aparatur pemerintahan desa, aspirasi warga, serta kepastian proses administrasi pemerintahan.(Sys/ST)