Ket foto ; Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memberikan keterangan dalam sidang dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat (Ig/@elmoerif).
SUARA TTS.COM – Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengakui memberikan tugas tambahan kepada mantan staf khususnya, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, untuk membantu mengoordinasikan penyelenggaraan ibadah haji, terutama haji reguler.
Dalam keterangannya kepada awak media Sabtu, (21/11/2026) Yaqut menegaskan tugas tersebut sebatas koordinasi dan pelaporan, bukan pemberian kewenangan khusus dalam pengelolaan haji.
"Saya berikan tugas tambahan untuk membantu saya dalam mengoordinasikan penyelenggaraan ibadah haji, utamanya adalah ibadah haji reguler," ujar Yaqut.
Ia menjelaskan, awalnya Gus Alex ditunjuk sebagai staf khusus Menteri Agama dengan tugas menangani bidang ukhuwah Islamiyah dan hubungan antarorganisasi kemasyarakatan (ormas).
Namun, dalam perjalanan tugasnya, Yaqut kemudian memberikan tanggung jawab tambahan agar Gus Alex membantu mengoordinasikan penyelenggaraan ibadah haji.
Menurut Yaqut, penunjukan tersebut didasarkan pada pengalaman dan latar belakang pendidikan Gus Alex.
Ia menyebut mantan staf khususnya itu pernah menjadi petugas haji serta merupakan lulusan Fakultas Syariah IAIN Yogyakarta dengan jurusan Hukum Islam.
"Maka saya anggap dia mengerti ini soal bukan hanya soal haji, tapi juga fikih perhajian," kata Yaqut dalam persidangan.
Meski terlibat dalam koordinasi penyelenggaraan haji, Yaqut membantah memberikan kewenangan khusus kepada Gus Alex.
Ia menyebut tugas mantan staf khususnya hanya membantu mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan program dan melaporkannya kepada Menteri Agama.
"Tidak ada kewenangan yang diberikan selain untuk membantu saya mengoordinasikan dan melaporkan kepada saya jika ada bottleneck atau hambatan-hambatan di dalam Direktorat Jenderal PHU dalam pelaksanaan haji, utamanya haji reguler," kata Yaqut.
Selain urusan penyelenggaraan ibadah haji, Yaqut juga mengungkapkan bahwa Gus Alex mendapat tugas membantu koordinasi sejumlah kantor wilayah Kementerian Agama.
Menurut Yaqut, koordinasi tersebut diperlukan karena beberapa kantor wilayah dinilai berjalan sendiri-sendiri dalam membuat inovasi maupun menentukan program.
Kondisi itu disebut membuat sejumlah kebijakan di daerah terkadang tidak selaras dengan program kementerian dan pemerintah pusat.