SUARA TTS.COM – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menemukan indikasi pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, menampung hasil perkebunan yang diduga berasal dari kawasan hutan tanpa izin.
Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak dalam keterangan resminya Sabtu (21/11/2026) mengatakan, pabrik tersebut diduga melakukan pembelian sekaligus pengolahan tandan buah segar (TBS) dari aktivitas perkebunan ilegal di dalam kawasan hutan.
“Satgas PKH menemukan indikasi bahwa PKS nonkebun milik perusahaan tersebut di Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pembelian dan pengolahan hasil perkebunan sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin,” kata Barita.
Temuan tersebut membuat Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas kurang lebih 32 hektare yang diajukan perusahaan tersebut.
Baca Juga: Blivo Gebrak HUT Perdana dengan Open Turnamen Catur
Menurut Barita, keberadaan pabrik tersebut juga diduga mendorong semakin luasnya perambahan hutan di wilayah sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.
“Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas kurang lebih 32 hektar,” jelasnya.
Satgas PKH juga merekomendasikan agar permohonan pelepasan kawasan hutan tersebut ditolak sehingga arealnya kembali berada dalam penguasaan negara.
Izin PT RAPP Dicabut, Ratusan Ribu Hektare Kembali ke Negara
Selain temuan terhadap PT GSL, Satgas PKH juga mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), perusahaan yang merupakan bagian dari Grup Royal Golden Eagle dan beroperasi di Kabupaten Pelalawan, Riau.
Pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
“Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal Kamis, 19/11/2026, pemerintah menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas nama PT RAPP dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektar,” ucap Barita.
Keputusan tersebut diambil setelah ditemukan sejumlah pelanggaran di wilayah konsesi perusahaan.
Temuan itu meliputi kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang kali serta keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare.
Artikel Terkait
Razia Gabungan di Rutan Kota Kupang, Delapan Warga Binaan Jalani Tes Urine dan Hasilnya Negatif
NTT Raih Dua Penghargaan Pemerintah Daerah Berprestasi 2026, Dapat Apresiasi Dana Rp1,24 Miliar
Kisah Pilu Pengguna Pinjol, Sang Ibu Diduga Jadi Korban Teror Debt Collector
Api Hanguskan Bangunan Bersejarah Tugu Kunstkring Paleis, Gubernur DKI Soroti Kepemilikan APAR hingga Status Kerja Sama
Blivo Gebrak HUT Perdana dengan Open Turnamen Catur