• Jumat, 20 November 2026

Kasus Korupsi Tambang Rp17,7 Triliun Berlanjut

Photo Author
Erik Sanu, Suaratts.com
- Jumat, 20 November 2026 | 10:15 WIB

Ket foto : Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menolak nota perlawanan Samin Tan dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo (YouTube/@mastakaindonesia)

SUARA TTS.COM – Upaya terdakwa Samin Tan untuk menghentikan proses persidangan kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) kandas. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menolak nota perlawanan yang diajukan pihak terdakwa.

Putusan sela tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Nyoto Hindaryanto dalam persidangan pada Kamis (19/11/2026). Dengan keputusan itu, perkara dugaan korupsi tambang batu bara yang ditaksir merugikan negara hingga Rp17,7 triliun akan berlanjut ke tahap pembuktian.

"Mengadili, menyatakan perlawanan Advokat Terdakwa Samin Tan tersebut tidak dapat diterima," kata Nyoto saat membacakan amar putusan sela.

Majelis hakim juga menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. 

Baca Juga: Ijazah Ditahan, Tabungan Tak Bisa Dicairkan, Mantan Karyawan Adukan KSP Obor Mas Ke Araksi dan Nakertrans

Jaksa penuntut umum diperintahkan melanjutkan pemeriksaan dengan menghadirkan saksi pada sidang berikutnya yang dijadwalkan Rabu (25/11/2026).

"Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan," ujar hakim.

Sebelumnya, Samin Tan didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan pertambangan PT AKT. 

Jaksa menyebut aktivitas penambangan, pengangkutan, hingga penjualan batu bara dilakukan secara ilegal di kawasan hutan wilayah tambang perusahaan tersebut.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan pada Kamis (5/11/2026), jaksa mengungkapkan aktivitas tersebut tetap berlangsung meskipun Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik PT AKT telah diakhiri atau diterminasi.

Pengakhiran izin tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3714 K/30/MEM/2017 tertanggal Kamis, (19/10/ 2017).

Baca Juga: Budaya TTS Melangkah ke Pentas Nasional, Enam Karya Diusulkan Jadi Warisan Budaya Takbenda 2025

Jaksa menyebut dugaan penyimpangan pengelolaan pertambangan PT AKT berlangsung pada periode 2016 hingga 2025. 

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Halaman:

Editor: Erik Sanu

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kasus Korupsi Tambang Rp17,7 Triliun Berlanjut

Jumat, 20 November 2026 | 10:15 WIB

Cegah TPPO, Polresta Kupang Kota Periksa Sejumlah P3MI

Kamis, 19 November 2026 | 05:17 WIB
X