“DPRD akan terus mengawal proses ini sebagai bagian dari komitmen lembaga dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, termasuk para tenaga pendidik,” tegas Mordekai.
Ia menambahkan, keberadaan Guru PPPK Paruh Waktu memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan pendidikan di Kabupaten TTS. Karena itu, kepastian terhadap pembiayaan dan pembayaran upah menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama.
Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 dan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan APBD Kabupaten TTS.
Kesepakatan tersebut menjadi dasar bersama DPRD dan Pemerintah Kabupaten TTS dalam menentukan arah kebijakan, prioritas program, serta kebutuhan anggaran daerah.
Melalui pembahasan KUA-PPAS, berbagai kebutuhan masyarakat diharapkan dapat diakomodasi secara terukur dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
Khusus bagi Guru PPPK Paruh Waktu, masuknya kebutuhan anggaran pembayaran upah dalam kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 menjadi langkah penting menuju realisasi pembayaran.
Dengan demikian, aspirasi para Guru PPPK Paruh Waktu terkait kepastian upah telah memperoleh ruang dalam kebijakan penganggaran daerah.
Meski demikian, realisasi pembayaran tetap harus menunggu tahapan selanjutnya, termasuk pembahasan dan penetapan APBD Perubahan serta proses administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
DPRD dan Pemerintah Kabupaten TTS diharapkan memastikan seluruh tahapan tersebut berjalan lancar dan tepat waktu, sehingga anggaran yang telah disepakati dapat segera ditindaklanjuti dan memberikan kepastian bagi para Guru PPPK Paruh Waktu yang selama ini menjalankan tugas pelayanan pendidikan di berbagai wilayah Kabupaten TTS.(Sys/ST)