Dalam realisasinya, kuota yang diberikan kemudian menjadi 50:50 hingga ada ada dugaan aliran dana untuk mempercepat keberangkatan haji.
KPK mendakwa perkara tersebut telah menyebabkan kerugian pada negara sekitar Rp622,09 miliar.
Angka tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI saat melakukan penghitungan kerugian negara atas kuota haji untuk tahun operasional 2023-2024.
***
Artikel Terkait
DPR Dorong Pemenuhan Hak 64 Pekerja Krakatau Steel, dari Status hingga Upah