SUARA TTS.COM — Mantan Sekretaris Kabinet era Presiden Joko Widodo, Andi Widjajanto, menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto perlu dilihat sebagai persoalan keamanan nasional yang lebih luas.
Dalam diskusi di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored yang tayang Kamis, 19 November 2026, Andi membahas dugaan penyadapan terhadap sekitar 20.000 target serta kemungkinan adanya jaringan yang bertahan lintas pemerintahan.
Ia menyebut fenomena tersebut dengan istilah deep state atau negara dalam negara, yang menurut analisisnya memiliki akses terhadap aktor, jejaring, dan infrastruktur strategis.
"Deep state itu ada tiga ciri: yang pertama aktornya sama, orangnya sama. Kedua, dia masih punya akses ke jejaring. Ketiga, dia masih punya akses ke infrastruktur," ujar Andi.
Baca Juga: Bareskrim Geledah Rumah di Bogor Terkait Penyadapan Presiden, Terindikasi Jadi Posko
Andi menilai tindakan yang mengganggu keamanan dan kemampuan Presiden menjalankan pemerintahan dapat masuk dalam pembahasan unsur makar. Ia menegaskan penilaiannya tidak terbatas pada upaya menggulingkan pemerintahan secara fisik.
"Begitu upayanya dilakukan untuk mengganggu keamanan dan kerja Presiden, ya itu sudah dianggap makar," katanya.
Menurut Andi, dugaan penyadapan yang awalnya menyasar Presiden kemudian berkembang dengan jumlah target yang jauh lebih besar. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan persoalan serius dalam sistem keamanan nasional.
Ia juga menyoroti celah pengamanan selama masa transisi pemerintahan 2024–2026. Salah satu hal yang disorot adalah lapisan pengamanan personel strategis yang bertugas menjaga protokol komunikasi Presiden.
Andi mengusulkan pembenahan menyeluruh sebelum pemerintah melakukan audit teknologi penyadapan. Menurutnya, pemeriksaan terhadap orang-orang yang memiliki akses strategis harus menjadi langkah awal.
Baca Juga: Roy Suryo Persoalkan Legalisasi Ijazah Jokowi 2012 dan 2014, Nama Dua Dekan UGM Disorot
"Sebelum kita melakukan cuci gudang yang sifatnya teknologi, sterilisasi yang pertama itu orang," ucapnya.
Setelah pembenahan sumber daya manusia, ia mendorong audit infrastruktur teknologi dan moratorium kewenangan penyadapan untuk sementara waktu. Langkah tersebut dinilai penting untuk memetakan penggunaan perangkat serta akses yang dimiliki setiap pihak.
Dalam diskusi yang sama, Akbar Faizal mengingatkan risiko apabila dugaan perencanaan makar tidak ditangani secara serius.
Artikel Terkait
15 Pemuda Ikut Pelatihan Pangkas Rambut yang Digelar Dispora TTS, Dapat Peralatan Pangkas
Dicecar Pertanyaan Keterlambatan Dokumen RAPBD 2026, Bupati TTS Hanya Minta Maaf
Pegawai P3K Menumpuk di Sekertariat DPRD TTS, Duduk Di Emper Belakang Kantor Sambil Bercerita
Target Perss Soe Ulangi Sejarah Tahun 2.000 Pupus Di Tangan PSN Ngada
HATI GURU YANG MENGUATKAN BANGSA