oleh

Tak Hadiri RDP, DPRD TTS Siap Gunakan Hak Angket

-Berita, Politik-149 Dilihat

Ket Foto : DR Uksam Selan

Laporan Reporter SUARA TTS.Com

SUARA TTS.COM | SOE – DPRD TTS tak main-main menyikapi persolan Perda APBD Perubahan yang belum juga ditandatangani oleh Bupati TTS, Egusem Piether Tahun. Sesuai undangan yang dikeluarkan Sekwan DPRD TTS, besok, Rabu 3 November 2021 pukul 09.00 WITA akan digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bupati TTS, Egusem Piether Tahun.
Jika Bupati Tahun tak menghadiri undangan tersebut, sejumlah fraksi di DPRD TTS telah menyatakan sikap untuk mengajukan penggunaan hak angket.
Ketua Fraksi Gerindra, Imanuel Olin menegaskan, Fraksi Gerindra akan mengajukan hak angket jika Bupati Tahun tidak menghadiri RDP.
Selain fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, PDI Perjuangan, PKPI dan PKB sudah menyatakan sikap akan menggunakan hak angket jika Bupati Tahun tak menghadiri undangan RDP tersebut.
” Kalau sampai Bupati tidak hadir, kita ajukan Hak Angket,” tegas ketua fraksi Gerindra Imanuel Olin, ketua Fraksi Demokrat, Semy Sanam, Ketua Fraksi PKPI, Uksam Selan, wakil ketua Fraksi PKB, Melianus Bana dan Ketua DPC PDI Perjuangan, Decky Liu.
Dikutip dari Wikipedia, Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebuah hak untuk melakukan penyelidikan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dalam kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dijelaskan DR. Uksam Selan, penggunaan hak angket oleh DPRD TTS semata-mata untuk memperjuangkan hak masyarakat yang tercantum dalam dokumen APBD Perubahan.
Dengan tidak menandatangani Perda APBD Perubahan Bupati Tahun dikatakan Uksam, diduga melakukan pelanggaran terhadap
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, PP Nomor 12 T ahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan apbd anggaran tahun 2021. Atas dugaan tersebut sejumlah fraksi siap mengajukan penggunaan hak angket.
” Mayoritas fraksi sudah menyatakan kesiapan pengajuan hak angket. Jadi jika Bupati Tahun tidak datang, kita siap ajukan penggunaan hak angket,” tegas DR. Uksam kepada SUARA TTS.COM, Selasa 2 November 2021.
Untuk diketahui, Bupati TTS, Egusem Piether Tahun yang dikonfirmasi baik melalui pesan WhatsApp maupun telepon belum berhasil dikonfirmasi terkait belum ditandatanganinya Perda APBD perubahan.
Terpisah, Wakil Bupati TTS, Jhony Army Konay menegaskan kehadiran dirinya pada sidang paripurna penutupan APBD perubahan semata-mata untuk menyelamatkan apa menjadi kepentingan masyarakat yang tertuang dalam APBD perubahan.
Dirinya menegaskan, jika ia dan Bupati dilantik bersama-sama dan dirinya juga mendapatkan undangan untuk menghadiri sidang paripurna tersebut. Sehingga kehadirannya tidak membutuhkan disposisi bupati.
” Dokumen APBD perubahankan sudah dievaluasi di propinsi. Banmus dan pemerintah juga sudah menyepakati agenda sidang paripurna. Kehadiran saya dalam sidang paripurna sebenarnya murni hanya menyelamatkan agenda yang sudah disepakati bersama tersebut. Saya hanya berpikir untuk menyelematkan kepentingan masyarakat saja. Kalau saat ini Bupati tidak mau tanda tangan Perda APBD Perubahan dan DPA silakan tanyakan kepada beliau. Soalnya hal itu memang kewenangan pak Bupati,” tegas Army.( DK)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.