oleh

Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bertemu Ketua DPRD TTS, Ini Yang Dibahas

Ket.Foto. Pose bersama Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM, Fajar Lase bersama Ketua DPRD TTS, Marcu Mbau, Mariana Lakapu, Anggota Bapemperda DPRD TTS, Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Merciana D. Djone, SH dan Kepala Rutan Kelas II B Soe, Nixon Gerson Landersius Osingmahi di ruang kerja Ketua DPRD TTS.

Laporan Reporter SUARA TTS.COM

SUARA TTS. COM | SOE – Staf khusus Menteri Hukum dan HAM, Fajar Lase, Kamis 21 April 2022 bertemu dengan Ketua DPRD TTS, Marcu Mbau di ruang kerja Ketua DPRD TTS. Kedatangan Fajar yang didampingi Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Merciana D. Djone, SH dan Kepala Rutan Kelas II B Soe, Nixon Gerson Landersius Osingmahi sendiri bertujuan guna membangun Sinergitas dengan DPRD TTS dalam membuat regulasi yang bisa menumbuhkembangkan perekonomian khususnya sektor UMKM.

Fajar mengatakan, guna mendukung dan melindungi pelaku UMKM yang ada di daerah maka pemerintah daerah perlu membuat payung hukum. Selain itu, keberadaan payung hukum tersebut juga dimaksudkan untuk melindungi kekayaan intelektual yang ada di daerah.” Kita ingin membangun sinergitas dengan pemerintah daerah dalam melahirkan regulasi yang mendukung tumbuh kembangnya UMKM di daerah. Salah satunya dengan membuat regulasi yang melindungi kekayaan intelektual sesuai potensi dan kekayaan yang ada di daerah masing-masing,” ungkap Fajar.

Selain itu, dengan adanya payung hukum tersebut lanjut Fajar, akan memudahkan para pelaku UMKM dalam mengakses modal, membuat badan usaha, membuat merek sendiri serta membuat nilai jual produk meningkat.

Ket foto.Nampak suasana pertemuan antara ketua DPRD TTS dan staf khusus Menteri Hukum dan HAM.

Ketua DPRD TTS, Marcu Mbau menyebut, pihaknya siap membangun sinergitas dengan Kemenkumham dalam melahirkan regulasi yang mendukung dan melindungi kekayaan intelektual asli Kabupaten TTS. Tahun ini sendiri dalam Prolegda sudah dimasukkan rancangan perda (Ranperda) perlindungan kekayaan intelektual masyarakat Kabupaten TTS.

Keberadaan Perda tersebut nantinya diharapkan bisa memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku UMKM yang di Kabupaten TTS dan melindungi kekayaan budaya dan kekayaan hasil bumi asli Kabupaten TTS.

” Selama ini sinergitas kita dengan Kanwil Kemenkumham NTT cukup baik. Kita akan terus membangun sinergitas dengan Kanwil Kemenkumham guna membuat regulasi untuk melindungi kekayaan intelektual kita,” jelas Marcu.

Ditambahkan Mariana Lakapu, Anggota Bapemperda DPRD TTS, belum lama ini Bapemperda telah menggelar rapat perdana guna membahas beberapa ranperda yang masuk Prolegda. Pihaknya menargetkan tahun ini melahirkan Perda Perlindungan Kekayaan Intelektual Kabupaten TTS.

Keberadaan Perda ini diharapkan nantinya bisa memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku UMKM yang di Kabupaten TTS.” Selama ini kekayaan kita (Kabupaten TTS) seperti tenun, jeruk maupun alpokat masih dihargai terlalu murah oleh pasar. Oleh sebab itu kita harapkan dengan adanya Perda Perlindungan Kekayaan Intelektual nantinya bisa meningkatkan nilai ekonomi dari produk-produk unggulan kabupaten TTS tersebut. Dimana hal itu akan memberikan dampak peningkatan ekonomi bagi masyarakat,” papar politisi Perindo ini. (DK)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.