oleh

Sopir Angkot Sampaikan Aspirasi ke DPRD TTS, Ini Tindaklanjutnya

-Berita-149 Dilihat

Ket. Foto :Nampak suasana pertemuan antara para supir angkot dengan Pimpin dan anggota DPRD Kabupaten TTS

 

Laporan Reporter SUARA TTS.Com

 

SUARA TTS. COM | SOE – Puluhan supir angkutan Kota (Angkot) Soe, Senin 25 Oktober 2021 melakukan aksi demo di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten TTS. Para supir angkot menuntut adanya kenaikan tarif dasar angkutan pasca ditariknya BBM jenis premium dari pasaran. Selain itu, para supir angkot juga meminta pihak pemerintah dan kepolisian agar menertibkan aktivitas tab BBM di SPBU.
Usai melakukan aksi di kantor Dinas Perhubungan, masa bergerak menuju kantor DPRD TTS guna menyampaikan aspirasi.
Wakil Ketua DPRD TTS, Religius Usfunan dan Yusuf Nikolas Soru bersama anggota DPRD Kabupaten TTS, Ruba Banunaek, Uria Kore, Beny Banamtuan, Roy Babys dan David Boimau menerima para para pengunjuk rasa di ruang Banggar DPRD TTS.
Usai mendengarkan aspirasi para supir angkot, Wakil Ketua DPRD TTS, Religius Usfunan mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Pemprov NTT guna melakukan peninjauan kembali terhadap besaran tarif dasar angkutan pasca ditariknya BBM jenis premium dari pasaran.
Terkait pengendalian aktivitas Tab BBM di SPBU, Pada Rabu mendatang DPRD TTS akan menggelar rapat bersama dengan pihak pemerintah, pengusaha SPBU, pengusaha angkutan kota, Polres TTS dan juga Kodim TTS guna melakukan pengendalian terhadap aktivitas tab BBM sehingga tidak sampai mengganggu pelayanan terhadap bemo maupun Masyarakat umum lainnya.
” Kita akan segera lakukan koordinasi dengan Pemprov NTT terkait peninjauan kembali tarif dasar angkutan kota ini. Mengingat saat ini BBM jenis premium sudah ditarik dari pasaran,” ungkapnya.
Terkait keluhan para supir bemo yang mengaku kesulitan mendapatkan BBM di SPBU karena kalah bersaing dengan tukang tab BBM, Wakil Ketua DPRD TTS, Yusuf Soru mendorong agar pihak SPBU menyediakan nosen khusus untuk angkutan berplat kuning.
” Saya kira jika pihak SPBU menyediakan nosen khusus untuk kendaraan berplat kuning akan sangat baik mengingat mereka (angkot) merupakan penyedia jasa transportasi untuk masyarakat umum,” sarannya.
Kadis Perhubungan Kabupaten TTS, Julius Taneo menjelaskan, kewenangan terkait penentuan tarif dasar angkot ada di Gubernur. Pihaknya hanya melaksanakan pada yang menjadi kebutuhan Gubernur.
” Soal tarif angkot kewenangannya ada di Pak Gubernur. Kalau ada SK kenaikan dari Gubernur, baru akan kita tindaklanjuti dengan membuat draf SK Bupati terkait tarif angkot mengikuti SK Gubernur,” terangnya. (DK)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.