oleh

(Right to) Self Determination Bisa Saja Dilakukan Papua

-Opini-164 Dilihat

TimbuLnya pertentangan Etnis atau aLasan Agama pada suatu negara sebenarnya bisa saja memporak-porandakan kemerdekaannya, kedauLatan dan keutuhan wiLayah negaranya bahkan kemudian memicu terjadinya disintegrasi atau terpecah-pecahnya negara tersebut.

Kejadian-kejadian semacam ini sudah tentu bisa menimbukan preseden yang sangat berbahaya bagi keLangsungan hidup suatu negara bahkan juga kemerdekaan (“independence”), kedauaLatan (“sovereignty”) serta yang terpenting Lagi daLah keutuhan wiLayah (“territoriaL integrity”) suatu negara.

Munculnya seLf determination kini menjadi suatu prinsip hukum internasionaL daLam memperoLeh kemerdekaan bagi suatu komuni didaLam negara dan hak ini menyatakan bahwa semua negara atau bangsa mempunyai hak untuk membentuk sistem poLitiknya sendiri dan memiLiki aturan internaLnya sendiri

Sepertinya daLam berbagai Literatur hukum internasionaL beLum didefinisikan secara jeLas apa yang dimaksud dengan bangsa daLam rangka seLf detemination. Terdapat banyak kontroversi dan kebingungan daLam haL ruang Lingkup dan penerapan dari hak ini termasuk pemberLakuan ketika suatu komuni masih berada daLam Lingkup hukum suatu Negara dan bukan daLam keadaan terjajah.

SeLf determination dapat diwujudkan meLaLui kemerdekaan daLam rangka membentuk atau mendirikan negara, baik untuk membebaskan diri dari penjajahan, maupun untuk berintegrasi atau berasosiasi dengan negara yang Lain. HaL itu diLakukan hanya sekaLi dan untuk seLamanya. Tapi seLain itu  self determination juga bisa diartikan  sebagai tindakan negara yang ditujukan ke daLam dan merupakan wewenang dari suatu negara berdauLat. DaLam konteks Indonesia, haL tersebut diwujudkan daLam bentuk kebijakan dari negara berupa otonomi daerah daLam berbagai bidang agar penyeLenggaraan negara tidak bersifat sentraListik.

Pemisahan dengan negara induk (Self to determination) juga dapat terjadi berdasarkan suatu perjanjian biLateraL (“biLateraL agreement”), yang dimaksud disini bukan daLam rangka disintegrasi sebagai akibat dari tindakan separatisme.

SeLaLu ada skenario yang dijalankan bagi negara-negara merdeka karena (right to) seLf determination. Penggalangan dukungan melalui lembaga internasional contohnya. Inilah metode yang cukup diperLukan yaitu intervensi dari luar dengan penekanan pada eskalasi ketegangan yang ada di dalam negeri(Negara Induk). Majelis Umum PBB dapat mengeluarkan resolusi untuk menanggapi Negara Induk dan meminta pertimbangan kepada International Court of Justice (ICJ) mengenai kesesuaian deklarasi kemerdekaan dengan hukum internasional.

Hasilnya seakan memahami perkembangan global, Negara baru akan terbentuk dan menunggangi Kosmopolitanisme moral yang semakin berkembang. Gagasan utamanya, bahwa self-determination adalah hak segala bangsa. Dengan menunggangi arus deras semacam ini, siapa pun tak dapat menolak kemerdekaannya, karena memang hak segala bangsa untuk menentukan nasib sendiri.

PAPUA

RepubLik FederaL Papua Barat yang diproklamasikan 2012 LaLu semakin memperkuat jejaring politik luar negeri mereka. Bahkan pada 4 Maret 2014, Perdana Menteri Vanuatu, Moana Carcasses Kalosil mendorong komunitas internasional untuk mendukung kemerdekaan Papua Barat. PM Vanuatu beranggapan bahwa Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 cacat hukum dan penuh rekayasa. Ini menjadi satu kekuuatan daLam haL dukungan pihak Luar.

Korelasi pengakuan negara pasifik terhadap kemerdekaan Papua tersebut juga kembali nampak saat pendaftaran ulang keanggotaan Republik Federal Papua Barat sebagai bagian dari Melanesian Sparhead Group (MSG) di Port Vila, Vanuatu. Sebelumnya, Republik Federal Papua Barat pernah mendaftarkan keanggotaan dalam MSG Summit di Noumea pada tahun 2013, namun lantaran tidak ada unifikasi kelompok-kelompok perlawanan di Papua Barat, pendaftaran keanggotaan MSG tersebut ditolak.

Kemudian Dewan Gereja Pasifik, tiga faksi OPM melakukan unifikasi dan membentuk United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) pada 6 Desember 2014. Unifikasi yang dikenal dengan sebagai “Deklarasi Saralana” ini sebenarnya adalah respon terhadap rekomendasi MSG Summit di Noumea tahun 2013 dan sekaligus untuk memuluskan pendaftaran Republik Federal Papua Barat sebagai anggota MSG.

Dari muLanya yang dilakukan mereka di negeri orang adalah merebut perhatian internasional. Maka dapat dipastikan bahwa skenario Right to self determination adalah skenario besar yang kini sedang berjalan di Papua.

Ridwan Batara Randa

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.