oleh

Radio Amanatun,Sudah Melanggar Hukum, Tidak Tuntas Pula

-Berita, Opini-2256 Dilihat

OLEH : ARIFIN LETE BETTY, STP

SUARA TTS.COM | SOE- Tulisan ini saya rangkai berdasarkan pengalaman dulu sebagai Anggota Badan Legislasi saat masih aktif sebagai Anggota DPRD TTS, dan terlibat dalam pembahasan Perda TTS tentang LPPL-RSPD Soe.

Bahwa saat ini publik Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) tengah ramai membahas masalah Radio Amanatun. Proyek yang menelan dana sebesar 1,8 Miliar ini digadang-gadang sebagai salah satu media untuk menjembatani berbagai informasi bagi orang Amanatun, dan media online Flobamora news, Edisi 24/4/2021 menyebutnya sebagai program andalan Bupati TTS.

Proyek ini diusulkan oleh Pemda TTS pada tahun 2019 untuk dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2020, dan dari sejak awal diusulkan oleh Pemda TTS, langsung menuai penolakan oleh DPRD lantaran proyek tersebut bertentangan dengan regulasi tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik.

Meski demikian, Bupati TTS, Egusem P.Tahun tetap bersikeras untuk tetap melaksanakan proyek tersebut.

Timex, Edisi 22/11/2019 mencatat sejumlah alasan yang dikemukakan oleh Bupati Tahun, diantaranya bahwa sudah 75 tahun sejak Indonesia merdeka, masyarakat Amanatun tidak pernah dapat informasi pembangunan dari radio milik Pemda, dan juga proyek ini untuk memenuhi janji politik beliau saat kampanye. (Sikap jelas dan tegas Bupati Tahun yang ditulis dalam Timex adalah) “Jadi apapun yang terjadi, saya akan jalan”.

Bahkan ketika dikonfrontir saat itu bahwa proyek tersebut berpotensi melanggar aturan, Bupati Tahun mengeluarkan statemen bahwa : “UU saja diamandemen, masa hanya PP tidak bisa diamandemen”.

Artinya saat itu Bupati Tahun sadar bahwa proyek tersebut melanggar aturan, namun beliau tetap bersikeras melaksanakan sambil berharap akan ada amandemen terhadap UU dan PP terkait.

Alhasil, pro-kontra saat itu entah berproses bagaimana, akhirnya dialokasikanlah dana sebesar 1,8 Miliar dan mulai dikerjakan oleh CV.Samaria tahun 2020 lalu.

Mungkin saja sikap DPRD saat itu adalah oke, silakan, nanti kita lihat saja. Makanya memasuki April 2021, DPRD melalui Pansus LKPJ langsung meninjau perkembangan proyek tersebut dan Media Liputan4.com memberi judul beritanya : “Upsss…Pembangunan Radio Amanatun Macet, Kontraktor Ngaku Kehabisan Dana”

Rupanya niat Bupati untuk memenuhi janji politiknya serta bisa menyajikan informasi pembangunan bagi orang Amanatun yang sudah 75 tahun tidak bisa akses informasi dari Radio milik Pemda TTS, bahkan sampai rela menabrak aturan dan berkonfrontasi dengan DPRD, tidak nampak dalam komitmen yang kuat untuk mewujudkannya, sehingga publik jadi bertanya, ini sebenarnya motivasinya mau sejahterakan orang Amanatun atau “ada udang dibalik batu” dibalik “pemaksaan” proyek tersebut?

Kini hampir 2 tahun proyek berlalu. Penantian orang Amanatun yang katanya 75 tahun bertambah lagi jadi 77 tahun, akibat dari tidak ada siaran radio Amanatun yang mengudara dari Desa Kualeu.

Yang ada malah Gedung yang dibangun sudah beralih fungsi jadi Kantor Desa sebagaimana pemberitaan Media Suara TTS, Edisi 28/2/2022.

Bahkan berseliweran opini bahwa Pemda TTS mendapat teguran dari Komisi Penyiaran lantaran proyek radio Amanatun melanggar aturan.

Publik pun kembali mempertanyakan sikap Bupati Tahun tahun 2019 lalu yang sangat berapi-api menginginkan proyek ini jalan, tapi faktanya yang dibangun radio, tapi jatuhnya kantor desa? Ada apa? Kira-kira begitulah yang ada dibenak publik saat ini, dan dari titik inilah saya tertarik untuk menganalisa beberapa kejanggalan dalam proyek ini.

Kesalahan Perencanaan.
Rupanya ungkapan orang bijak bahwa “Kegagalan dalam merencanakan, sama dengan merencanakan Kegagalan” pas dialamatkan pada proyek ini.

Entah karena motivasi apa, proyek ini sangat tergesa-gesa dan terkesan dipaksakan. Sungguh sangat jelas proyek ini tidak melalui sebuah studi kelayakan.

Wikipedia.org menulis Akronim TELOS sebagai 5 bagian studi kelayakan yang harus dikaji dalam sebuah perencanaan proyek, yakni 1.Tecnical (Apakah proyek tersebut secara tehnis dapat dikerjakan? 2.Economic (Cukupkah dana untuk proyek tersebut? 3.Legal (Apakah proyek tersebut tidak melanggar hukum? 4.Operational (Apakah kondisi saat ini mendukung pelaksanaan proyek tersebut?, 5.Scheduling (Dapatkah proyek tersebut diselesaikan tepat waktu?

Berdasarkan aspek Legal sesuai terminologi wikipedia ini, maka kesalahan dalam perencanaan proyek Radio Amanatun hanya berkutat pada 2 hal yakni : Kesatu, Tidak ada studi kelayakan sehingga tidak mengetahui bahwa proyek tersebut melanggar aturan, atau Kedua, Ada studi kelayakan, dan Pemda tahu bahwa proyek tersebut melanggar aturan, tetapi ada unsur kesengajaan untuk tetap melanggar aturan.

Menilik kembali komentar Bupati Tahun melalui Media Timex, Edisi 22/11/2019 bahwa “UU saja diamandemen, masa hanya PP tidak bisa diamandemen menunjukkan bahwa rupanya sudah ada kajian yang menunjuk pada potensi pelanggaran hukum, tapi ada kesengajaan untuk melanggar sambil berharap aturan diamandemen.

Regulasi yang dilanggar.
Siaran radio diatur dalam UU.Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Lalu kemudian secara tehnis diterjemahkan dalam PP.Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik dan turunannya adalah sejumlah Peraturan Menteri yang lebih tehnis.
Untuk kelas Radio Pemerintah Daerah, dalam UU dikategorikan sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL),Tidak ada nama lain ; dan menurut Pasal 7 ayat 3 PP.11 Tahun 2005 harus berbentuk Badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD atas usul masyarakat, makanya pada waktu lalu Pemda TTS mengawali pengurusan ijin RSPD Soe dengan cara bersama DPRD menetapkan Perda tentang LPPL-RSPD Soe.

Disinilah pelanggaran Pertama terjadi, Radio Amanatun tidak memiliki Badan Hukum.
Lalu selanjutnya pasal 8 dan pasal 9 PP.11 Tahun 2005 mengenai perizinan, perlu dipahami bahwa ada 2 jenis perizinan untuk menjadi LPPL yakni izin penyelenggaraan dan izin frekuensi yang tentunya diajukan oleh LPPL yang berbadan hukum kepada Menteri melalui Komisi Penyiaran Independen (KPI).
Yang akan kita ajukan untuk mengurus izin penyelenggaraan adalah semacam proposal yang berisi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 4 ;
nah, jika LPPL sudah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri barulah LPPL melewati masa uji coba siaran sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PP dimaksud, yang juga secara tegas dalam Pasal 10 ayat 2 mengatur bahwa ; kegiatan pada masa uji coba siaran itu termasuk digunakan untuk : pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pengurusan proses penetapan frekuensi, pelaksanaan uji coba siaran dan evaluasi penyelenggaraan uji coba siaran.

Artinya segala infrastruktur yang dibangun untuk LPPL mestinya dibangun pada masa Uji coba siaran, tapi yang terjadi dengan infrastruktur Radio Amanatun adalah sudah dibangun tanpa Badan hukum, dibangun tanpa izin pula. Inilah letak Pelanggaran Kedua.

Mungkin ada yang berpikir bahwa lalu Kenapa RSPD Soe bisa bangun lebih dahulu baru mengurus izin? Tentu saja bisa, karena RSPD Soe sudah ada jauh sebelum UU penyiaran ini ada sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat (5) PP 11 Tahun 2011 yang berbunyi : “Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang telah beroperasi sebelum stasiun penyiaran RRI dan/atau TVRI didirikan di daerah layanan siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal tersebut, tetap dapat melaksanakan operasinya”.

Unsur KKN dan Kerugian Negara
Pertanyaan publik TTS yang paling krusial dan memerlukan jawaban adalah, bahwa apakah persoalan proyek mangkrak Radio Amanatun bisa memenuhi unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme?

Saya mengutip 4 unsur Korupsi yang ditulis https://pbak2b.wordpress.com/unsur-dan-jenis-tindak-pidana-korupsi/ yakni : 1).Setiap orang, 2).Melawan hukum, 3).memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi dan 4).Dapat merugikan keuangan negara.
Mari kita lakukan analisa terhadap ke-empat unsur ini berdasarkan lika-liku perjalanan Radio Amanatun ini.

Pertama, Untuk unsur setiap orang, jelas ada orang-orang yang berperan dari awal perencanaan sampai program ini dianggarkan, ditenderkan, lalu dikerjakan hingga mangkrak, dan dari jejak digital yang ada tentu Bupati Tahun cukup memainkan perannya disini.
Kedua, Untuk unsur Melawan Hukum, dengan dilanggarnya sejumlah pasal dalam PP 11 Tahun 2005 jelas menunjukan bahwa proyek ini didesain dan dieksekusi dalam posisi melawan hukum.

Ketiga, Untuk unsur memperkaya diri atau orang lain atau koorporasi tentu harus diselidiki secara hukum mulai dari perencanaan hingga dikerjakan dan mangkrak.

Keempat, Untuk unsur Dapat merugikan Keuangan Negara tentu akan ditentukan oleh Auditor (BPK), namun pertanyaan kecil yang perlu dicatat disini adalah : dapatkah sebuah proyek yang direncanakan secara melanggar hukum, lalu tidak tuntas dikerjakan untuk mendatangkan manfaat bisa dikatakan negara tidak dirugikan??? analisa saya mengarah kepada beberapa komponen anggaran yang terindikasi sebagai potensi kerugian negara yakni dana 30% yang sudah dicairkan kepada rekanan dan semua dana perjalanan dinas dalam rangka mengurus Radio Amanatun bisa dianggap sebagai pengeluaran yang sia-sia dan telah merugikan negara.

Tentu selanjutnya kita percayakan kepada Pak Polisi dan Pak Jaksa untuk memainkan peranannya.
Sekian dan Terima Kasih.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

2 komentar