oleh

Perdana Dibentuk, Pansus LKPJ Malaka Belajar Ke DPRD TTS

-Berita, Politik-416 Dilihat

Ket. Foto: Suasana pertemuan Ketua DPRD TTS, Marcu Mbau bersama rombongan Pansus LKPJ Bupati Malaka

Laporan Reporter SUARA TTS.COM, Dion Kota.

SUARA TTS.COM | SOE – Rombongan Pansus LKPJ Bupati Malaka yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Hendrikus Fahik Taek, Kamis 21 April 2022 mendatangi gedung DPRD Kabupaten TTS. Kedatangan Hendrikus dan rombongan diterima langsung oleh Ketua DPRD TTS, Marcu Mbau bersama anggota DPRD Kabupaten TTS, Mariana Lakapu, Lusi Tusalakh, Imanuel Olin dan Thomas Lopo di ruang kerja Ketua DPRD TTS.

Hendrikus mengatakan, kedatangan Pansus LKPJ Bupati Malaka ke DPRD TTS guna meminta masukan dan sharing terkait kerja-kerja Pansus LKPJ. Pasalnya, sejak DPRD Malaka lahir, Pansus LKPJ baru perdana terbentuk tahun ini setelah mendapat desakan dari fraksi-fraksi.

DPRD TTS dinilai Hendrikus telah berpengalaman dalam kerja-kerja Pansus. Apa lagi menurutnya, Pansus di Kabupaten TTS paling viral dan mendapatkan sorotan publik.

” Kami datang untuk meminta masukan terkait kerja-kerja Pansus LKPJ. Soalnya ini kali pertama di Kabupaten Malaka ada Pansus LKPJ. Kita minta masukan terkait kerja-kerja Pansus,” ungkap Hendrikus yang didampingi Wakil Ketua Pansus LKPJ, Ferdy Seran, Anggota Pansus LKPJ Adrianus Nenometa, Bernadette Luruk, Maria Fatima Seuk Kain, Antonius Un dan Mundus Seran.

Dirinya juga meminta gambaran terkait tahapan kerja Pansus LKPJ dan kemana rekomendasi kerja Pansus LKPJ diberikan. Apakah hanya internal atau ke eksternal juga?

Ketua DPRD TTS, Marcu Mbau pada kesempatan tersebut mengatakan keberadaan Pansus LKPJ merupakan bagian dari peran DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan.

Selain melakukan bedah dokumen LKPJ, Pansus LKPJ juga melakukan uji petik lapangan guna melihat kesesuaian antara dokumen LKPJ dan kondisi di lapangan.

Sementara rekomendasi hasil kerja Pansus LKPJ, selain diberikan kepada pihak eksekutif guna ditindaklanjuti, temuan-temuan yang berpotensi pelanggaran hukum bisa diserahkan kepada pihak penegak hukum.

” Dalam membedah dokumen LKPJ ini kita menggunakan juga pemandangan umum fraksi-fraksi guna mempermudah kerja Pansus. Setelah bedah dokumen, kita turun ke lapangan untuk melakukan uji petik,” jelas Marcu.

Dari hasil kerja Pansus LKPJ bentukan DPRD TTS selama ini, banyak ditemukan adanya ketidaksesuaian antara dokumen LKPJ dan kondisi di lapangan.

Ket Foto, Nampak rombongan DPRD Malaka berpose dengan ketua DPRD TTS dan anggota.

” Kalau pengalaman kita di sini, kita sering menemukan adanya ketidaksesuaian antara dokumen LKPJ dengan kondisi rill di lapangan. Oleh sebab itu, kita mendorong pemerintah agar rekomendasi hasil kerja Pansus harus segera ditindaklanjuti. Apa lagi, hasil kerja Pansus LKPJ tersebut juga diserahkan ke pihak penegak hukum,” terang politisi Nasdem ini.

Pantauan SUARA TTS.COM, pertemuan di ruang kerja ketua DPRD TTS ditutup dengan makan bersama. Usai makan bersama, rombongan Pansus LKPJ Bupati Malaka menyempatkan diri untuk berfoto di ruang Paripurna DPRD TTS. (DK)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.