Ket Foto : Pose bersama usai kegiatan sosialisasi Perbup Tentang Pedoman Penyelenggaraan PAUD HI
Laporan Reporter SUARA TTS.COM,Erik Sanu
SUARA TTS.COM | SOE – Pemda TTS yang diwakili oleh Sekda Seperius Edison Sipa melakukan sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integrative.
Kegiatan tersebut dilakukan, Rabu 25/1/2023 bertempat di Aula Mutis Kantor Bupati TTS. Hadir pada kesempatan tersebut sejumlah OPD diantaranya Bappeda, Dinas PK, Dinas Kesehatan, BPKAD, Bagian Hukum Setda, Yayasan CIS Timor, KIPDA.
Yayasan CIS Timor Indonesia merupakan salah satu mitra Pemda TTS yang sejak Agustus 2022 bersama UNICEF dengan dukungan Pemerintah Jepang melaksanakan Progam ‘Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif”.
Program ini dilaksanakan di 80 PAUD yang tersebar di Kota Kupang dan Kabupaten TTS. Melalui program ini, diharapkan pemenuhan hak-hak dasar anak dapat terpenuhi secara optimal baik Pendidikan, Kesehatan, pengasuhan, sampai pada Gizi.
Purie Kurnia Du’a Wida, Konsultan PAUD HI pada kesempatan tersebut memberikan apresiasi kepada semua yang terlibat dalam penyusunan peraturan Bupati TTS tentang penyelenggaraan PAUD HI.
Dikatakan,UNICEF berkomitmen melakukan segala daya upaya untuk membantu anak-anak bertahan hidup, bertumbuh kembang, dan mewujudkan potensinya, sejak mereka berada di dalam kandungan hingga menjadi individu dewasa.
Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 60 tahun 2013 ttg PAUD HI dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai tahapan usia. 
Ket foto : Nampak peserta mengikuti sosialisasi Perbup Tentang Pedoman Penyelenggaraan PAUD HI.
Hadirnya regulasi ini diharapkan menjadi acuan bagi penyelenggaraan Program PAUD HI di Kabupaten TTS yang mencakup lima layanan esensial anak yaitu layanan kesehatan (termasuk di dalamnya imunisasi dan air sanitasi dan kebersihan), layanan gizi, pendidikan, pengasuhan perlindungan dan kesejahteraan. Pelayanan ini bisa dilakukan melalui posyandu dan BKB.
Direktur Yayasan CIS Timor Haris oematan menyampaikan terima kasih kepada Pemda TTS karna melalui diskusi yang cukup panjang akhirnya menyepakati untuk lahirnya peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023.
Menurutnya, perlu ada regulasi yang untuk mengatur, sehingga semua pihak harus bekerja sesuai dengan hukum yang ada.
‘terima kasih untuk semua pihak yang bersma-sama mendukung selama 4 tahun untuk menyusun akan peraturan. Langkah terdekat yang akan kami lakukan bersama rekan pemerintah daerah adalah melakukan sosialisasi Perbup ini kepada pemerintah kecamatan dan 28 desa di Kabupaten TTS untuk memberi informasi juga membuka ruang bagi perencanaan dan penganggaran PAUD HI hingga di level desa”, ujarnya.
Sementara itu Sekda TTS,Sepirius Edison Sipa mengatakan Peraturan ini sempat disusun dan dibahas dan ditandatangani dan dikeluarkan, dan pembahasannya sangat panjang.
“Hari ini bagaimana mensosialisaiskan apa isi atau amanat dari bupati dan menjadi amanat bersama. Dan paling tidak disosialisasikan di lingkungan kita dimana kita berada”, Ujarnya
Dijelaskan, pengembangan anak usia dini,strategi dan sasaran anak usia dini adalah tugas dan tanggung jawab penyedia layanan pendidikan sehingga perlu dibentuk gugus tugas. Selain perlu ada peran serta masyarakat.
“fokus kami untuk setiap desa ada PAUD bisa satu. Dengan adanya PAUD bisa diintegrasikan dengan semua lintah sector, baik itu desa dan posyandu. Banyak intervensi dari NGO mengenai pelayanan pendidikan, dan juga layanan kesehatan”,ujar Sekda Sipa.
Terkait dengan adanya bulan timbang pada bulan Febuari mendatang, dirinya himbau agar semua camat bisa turun ke desa guna memantau dan kawal pengembangan pada bulan Februari. Menurutnya,jangan hanya dilihat pada anak, tetapi juga ibu-ibu hamil dan dalam langkah seribu hari sudah harus ditangani, sehingga yang lahir datang tidak lagi menyumbang angka stunting.
“Apakah dalam tahun bisa turunnya angka stunting dari 28% sampai 14%,mohon bantuan dan dukungan mengenai hal ni.Disini juga karena ada camat maka ditekankan mengenai dana desa, pada bulan januari minimal satu kecamatan ada satu atau dua desa, yang dapat merealisasikan dana desa dengan baik”tutupnya.(**)
