Ket foto : Listyo Sigit dan Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah kegiatan yang diunggah akun Instagram indonesiago.id. (Tangkapan layar Instagram)
Laporan Reporter SUARA TTS.COM,Erik Sanu
SUARA TTS.COM | JAKARTA — Istana menyatakan pemeriksaan dan evaluasi personel di sekitar Presiden Prabowo Subianto berjalan otomatis, menyusul desakan agar lingkaran kepresidenan steril dari orang-orang rekomendasi Listyo Sigit Prabowo.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro seusai rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
“Kalau itu sih [sterilisasi] udah otomatis kita berjalan,” ujar Juri menanggapi desakan tersebut.
Juri menjelaskan, evaluasi dilakukan terhadap pegawai dan tenaga profesional yang bekerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, Kantor Staf Presiden (KSP), serta Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom).
Menurut Juri, pemeriksaan terhadap orang-orang yang bekerja di sekitar Presiden merupakan hal biasa dan dilakukan secara berkala.
“Sudah hal yang biasa lah kita memeriksa semua yang bekerja di lingkungan Istana, baik PNS maupun yang tenaga profesional,” katanya.
Ia menegaskan evaluasi tidak hanya menyasar pegawai negeri sipil, tetapi juga tenaga profesional yang bekerja di lembaga kepresidenan.
Penjelasan tersebut muncul setelah Wakil Ketua Komisi XIII DPR dari Fraksi Gerindra, Sugiat Santoso, meminta Istana mengevaluasi personel yang pernah direkomendasikan Listyo saat menjabat Kapolri.
Sugiat menyampaikan desakan itu dalam rapat kerja bersama Juri di Kompleks Parlemen, Rabu.
“Kalau ada memang kemarin bahwa personalia-personalia di lingkar inti Presiden itu adalah rekomendasi Pak Kapolri zaman Listyo Sigit Prabowo, sterilkan,” ujar Sugiat.
Sugiat menilai evaluasi diperlukan untuk menjaga keamanan fisik dan informasi Presiden Prabowo setelah mencuatnya kasus dugaan penyadapan terhadap sejumlah pihak.
Ia meminta tidak ada celah bagi pihak yang berpotensi menyusup ke lingkaran terdekat Presiden, termasuk lingkungan Paspampres dan Sekretariat Negara.
Sugiat juga mendorong Kemensetneg memeriksa kembali kebijakan selama dua tahun pemerintahan Prabowo untuk mengantisipasi kemungkinan penyusupan atau sabotase.
Artikel Terkait
DPR Dorong Pemenuhan Hak 64 Pekerja Krakatau Steel, dari Status hingga Upah