oleh

Panitia Angket DPRD TTS Temui MA dan Kemendagri

Ket. Foto: Ketua Panitia Angket DPRD TTS, Marthen Tualaka

Laporan Reporter SUARA TTS. COM

SUARA TTS. COM | SOE – Panitia Angket DPRD TTS saat ini tengah berada di Jakarta guna melakukan pertemuan dengan pihak Mahkamah Agung (MA), Kemendagri dan DPR RI. Dalam pertemuan tersebut, Panitia Angket hendak melakukan koordinasi dan konsultasi terkait kerja-kerja panitia angket.

” Kita melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait di antaranya MA, Kemendagri dan DPR RI agar apa yang dilakukan terkait kerja-kerja Panitia Angket ini berjalan sesuai tahapan, ketentuan, dan format yang ditentukan sesuai regulasi,” ungkat Marthen, Selasa 19 April 2022 via telepon.

Selain itu, anggota Panitia Angket juga akan melakukan koordinasi dengan Dewan Pimpinan Partai (DPP) masing-masing terkait langkah hak angket yang diambil.

” Kita juga akan melaporkan dan berkoordinasi dengan DPP masing-masing terkait penggunaan hak angket,” ujarnya.

Usai melakukan koordinasi dan konsultasi ke Jakarta, Panitia Angket akan mulai melakukan BAP terhadap pihak terkait. Di antaranya Bupati TTS, Egusem Piether Tahun, mantan Sekda TTS, Marthen Selan, Kepala BPKAD dan sejumlah pihak terkait.

” Usai dari Jakarta kita akan melakukan BAP kepada pihak terkait, termaksud Bupati,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Panitia Angket, DR. Marthen Tualaka yang dikonfirmasi terkait nasib hak angket setelah Pemprov NTT mengintervensi pembangunan jalan Bonleu menegaskan hak angket akan tetap berjalan. Ia menjelaskan, subtasi dari pengajuan hak angket yaitu untuk mencermati dan meneliti dokumen APBD yang diduga adanya program kegiatan yang dialihkan Pemda secara sepihak tanpa sepengetahuan DPRD TTS. Dimana hal itu menyimpan dari regulasi dan berdampak luas bagi masyarakat Kabupaten TTS.

” Jadi panitia angket ini bekerja bukan untuk anggaran Bonleu agar ditaruh kembali. Kita (panitia angket) bekerja untuk mencermati dokumen APBD Tahun 2021 karena diduga adanya pengalihan Program kegiatan diluar pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD TTS. Hal ini menyimpang dari regulasi,” Terang Marthen kepada SUARA TTS.COM, Kamis 14 April 2022.

Selain jalan Bonleu lanjut Marthen, ada dugaan masih ada program kegiatan lainnya yang dialihkan oleh Pemda TTS di luar kesepakatan dengan DPRD TTS.

” Bonleu ini hanya pintu masuk. Karena kita menduga masih ada Program kegiatan lain yang nasibnya serupa dengan jalan Bonleu,” papar politis Hanura ini. (DK)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.