[ad_1]
Denpasar, SUARATTS.COM —
Bakal calon presiden (capres) PDIP Ganjar Pranowo buka suara terkait pencopotan bendera PDIP dan baliho pasangan Ganjar-Mahfud MD saat kunjungan kerja Presiden Joko Widod (Jokowi) di Kabupaten Gianyar, Bali, pada Selasa (31/1) kemarin.
Ganjar mengaku bertanya-tanya kenapa bendera PDIP dan baliho dicopot oleh Satpol PP. Menurutnya, jika tak ada pelanggaran seharusnya tak perlu ada pencopotan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Saya lagi coba bertanya-tanya kenapa dicopot. Memang kalau ada yang melanggar sih silakan dicopot tapi kalau tidak melanggar iya sebaiknya tidak perlu berlebihan,” kata Ganjar di Sanur, Kota Denpasar, Bali, Rabu (1/11).
“Tapi saya senang, karena saya sudah komunikasi dengan Bapak Wayan Koster (Ketua DPD PDIP Bali) kemarin, artinya ada statement, terus kemudian dipasang lagi,” imbuhnya.
Ganjar mengajak semua pihak menjaga Pemilu 2024 berjalan aman dan damai. Ia juga berharap aparatur negara netral dalam kontestasi politik tahun depan.
“Yang penting semuanya harus mendorong, bahwa pemilu besok harus berjalan dengan baik, aparatur semuanya bisa netral,” ujarnya.
Sebelumnya, petugas Satpol PP Bali, melalukan pencabutan bendera PDIP dan baliho Ganjar-Mahfud MD jelang kunker Presiden Jokowi di Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar Bali, pada Selasa (31/10) sekitar pukul 10:20 WITA.
Petugas Satpol PP awalnya mencopot sejumlah bendera PDIP yang banyak diletakkan di area pagar tembok Balai Desa Batu Bulan. Selain itu mereka juga mencopot sebuah baliho Ganjar-Mahfud yang tepat berada di seberang jalan.
Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengatakan baliho tersebut tidak dicopot namun digeser sementara untuk menjaga estetika dan dipasang kembali setelah acara selesai.
“Yang dilakukan adalah menggeser sementara alat sosialisasi berupa baliho agar estetika terjaga dan setelah selesai kegiatan alat sosialisasi baliho tersebut sudah terpasang kembali. Jadi dapat saya tegaskan di sini tidak ada maksud lain kecuali agar kegiatan dapat berjalan dengan nyaman,” kata Mahendra melalui video klarifikasi, Selasa (31/10).
Sementara Jokowi mengingatkan pemerintah daerah berhati-hati dalam menata atribut partai politik. Ia tak ingin ada salah paham antara pemerintah dengan parpol.
“Pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah kabupaten, kota, serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah, berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah,” kata Jokowi di Balikpapan, Rabu (1/11).
(kdf/fra)
[Gambas:Video CNN]
