oleh

Kades Oebaki Pimpin Masyarakat Adukan Camat Noebeba Ke DPRD TTS

-Berita, Politik-374 Dilihat

Ket. Foto: Anggota DPRD TTS, Beny Saekoko sedang berbincang dengan Kades Oebaki, Ledovikus Talan di halaman Gedung DPRD TTS

 

Laporan Reporter SUARA TTS . COM

SUARA TTS .COM | SOE – Kepala Desa Oebaki, Kecamatan Noebeba, Ledovikus Talan memimpin perangkat desa, BPD, kader posyandu, kepala dusun dan ketua RT mengadukan Camat Noebeba, Jacobus Banamtuan ke Komisi 1 DPRD TTS, Rabu 29 Desember 2021 pagi.

Jacobus disebut tidak mau mengeluarkan surat rekomendasi sehingga dana desa tahap II dan III Desa Oebaki tidak bisa dicairkan.

Akibat tidak dicairkannya dana desa tahap II dan III, gaji kepala desa, perangkat desa, kepala dusun, RT, BPD dan insentif kader Posyandu tiga bulan terakhir tidak bisa dicairkan.

Kepada SUARA TTS .COM, Ledovikus mengaku, kecewa dengan sikap camat yang enggan mengeluarkan surat rekomendasi guna pencairan dana desa. Padahal semula, rekomendasi dijanjikan akan dikeluarkan jika berita acara pemeriksaan barang pengadaan lampu jalan sudah dibuat.

Namun usai dibuat, bukannya mengeluarkan surat rekomendasi, camat justru meminta agar dana pemberian makanan tambahan (PMT) untuk program penanganan stunting harus disilpakan dulu.

” Pertama alasan berita acara pemeriksaan pengadaan lampu jalan. Kita sudah buat habis, Kasi PMD Kecamatan sudah buat surat rekomendasi camat masih tidak mau tandatangan alasan kami harus buat Silpa lagi dana penanganan stunting,” ujar Ledovikus dengan nada kecewa.

Ket foto.Nampak masyarakat Oebaki saat berada di halaman gedung DPRD TTS

Untuk diketahui, besaran dana desa tahap II dan III yang belum dicairkan Desa Oebaki nilainya mencapai 700 juta lebih.

Anggota DPRD TTS, Beny Saekoko yang sempat menemui masyarakat Oebaki di halaman parkir gedung DPRD TTS menyesalkan sikap camat yang enggan mengeluarkan surat rekomendasi. Menurutinya, jika surat pertanggungjawaban telah selesai seharusnya camat segera mengeluarkan rekomendasi.

” kita sesalkan sikap camat ini. Seharusnya surat rekomendasi segera dikeluarkan sehingga hak-hak masyarakat bisa dibayarkan. Nanti aspirasi ini akan diterima komisi 1 DPRD TTS,” ujarnya.

Terpisah, Jacobus Banamtuan membantah seluruh tudingan Kades Oebaki yang menyebut dirinya enggan memberikan rekomendasi guna pencairan dana desa. Dijelaskannya, pemerintah desa baru membawa dokumen pengajuan untuk pencairan dana desa setelah dokumen diverifikasi oleh Kasie PMD dan staf PMD pada Senin 27 Desember 2021. Dalam dokumen yang dibawakan tersebut diketahui Jika dokumen sertifikasi lampu jalan sebanyak 20 unit belum ada sehingga diminta untuk segera lengkapi. Setelah dilengkapi, barulah pada Selasa 28 Desember, Bendahara membawakan dokumen sertifikasi ke kantor camat. Namun setelah diperiksa dikatakan Banamtuan, waktu sudah sore sehingga rekomendasi baru keesokan harinya (Rabu 29 Desember) diketik oleh Kasie PMD dan sekitar jam 11 pagi sudah ditandatangani olehnya.

” Surat rekomendasi sudah saya tandatangani jam 11 tadi pagi (Rabu). Sehingga seluruh gaji kepala desa, perangkat desa, tunjangan BPD, Insentif Lembaga kemasyarakatan, Dana sisa Fisik Perumahan 6 unit, Dana Lampu Jalan dan lain-lain sudah bisa dicairkan,” jelasnya.

Khusus anggaran pemberian makanan tambahan (PMT) bagi Balita Stunting tahap II dan III yang nilainya mencapai 39 juta, dimana secara teknis alokasi anggaran tersebut diperuntukkan untuk memberi makan para Balita Stunting selama 60 hari atau 2 bulan. Namun karena mengingat saat ini sudah tanggal 29 Desember 2021 sehingga waktu tersisa di tahun 2021 hanya 2 hari lagi, maka setelah dilakukan konsultasi dengan Dinas PMD Kabupaten TTS, anggaran tersebut terpaksa disilpakan.

” Untuk dana PMT terpaksa disilpakan karena waktu tidak cukup lagi. Hal ini sesuai hasil konsultasi kita dengan Dinas PMD Kabupaten TTS. Oleh sebab itu, kita arahkan kades untuk sebaiknya mensilpakan anggaran tersebut” terangnya. (DK)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

2 komentar