Ket foto : Irjen Slamet Uliandi hingga kini belum menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri, meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Laporan Reporter SUARA TTS.COM, Erik Sanu
SUARA TTS.COM | JAKARTA – Irjen Slamet Uliandi hingga kini belum menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri, meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Polri menyebut sidang etik terhadap mantan Kadiv TIK Polri tersebut belum dapat dijadwalkan karena Slamet masih menjalani perawatan medis.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan kondisi kesehatan Slamet menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan pelaksanaan sidang etik.
“SU, memang kondisi kesehatannya masih dalam perawatan, jadi belum bisa kemudian kita paksakan karena kita satu sisi harus tetap menghormati hak asasi,” kata Isir di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Isir menjelaskan, Divisi Propam Polri masih mempertimbangkan kondisi kesehatan Slamet sebelum menentukan jadwal persidangan.
Menurutnya, proses penegakan kode etik tetap harus memperhatikan hak-hak personel yang sedang menjalani perawatan medis.
Sebelumnya, Slamet juga berstatus tahanan rumah berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri pada 11 November 2026.
Dengan status tersebut, Slamet belum ditempatkan di Rumah Tahanan Mako Brimob seperti tiga tersangka lainnya dalam perkara yang sama.
Kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut menyeret empat perwira tinggi Polri, yakni mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dari empat nama tersebut, Ahrie Sonta menjadi yang pertama menjalani sidang KKEP pada Selasa (10/11/2026).
Dalam sidang tersebut, Ahrie Sonta dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Selanjutnya, Eko Hadi menjalani sidang etik pada Selasa (17/11/2026). Ia juga dijatuhi sanksi PTDH.
Atas putusan tersebut, Eko Hadi menyatakan keberatan dan mengajukan banding.