hukum

Polres TTS Tegaskan Baru Satu Laporan Dugaan Penipuan Modus Lolos Polri

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:00 WIB

Ket foto : Kasi Humas Polres TTS IPTU Sirta Siregar 

Laporan Reporter SUARA TTS.COM, Erik Sanu

SUARA TTS.COM | SOE – Kepolisian Resor (Polres) Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), menegaskan hingga Senin, 26 Oktober 2026, baru menerima satu laporan resmi terkait dugaan penipuan dengan modus menjanjikan kelulusan menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang menyeret dua oknum anggota polisi.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasi Humas) Polres TTS, IPTU Sirta Siregar, kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (26/10/2026).

Menurut Sirta, informasi mengenai adanya korban lain yang berkembang di tengah masyarakat perlu ditindaklanjuti melalui laporan resmi kepada kepolisian agar dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

"Baru satu laporan. Sehingga kalau berkembang di luar katanya-katanya, ya silakan lapor," ujar Sirta.

Ia menegaskan, masyarakat yang merasa menjadi korban dalam kasus serupa dipersilakan melapor kepada pihak kepolisian untuk mendapatkan penanganan sesuai prosedur.

Terkait perkembangan penanganan perkara yang telah dilaporkan, Sirta menyebut kasus tersebut masih dalam proses.

"Saat ini masih dalam proses," katanya singkat.

Sebelumnya, seorang warga berinisial OLM melaporkan dugaan penipuan yang diduga berkaitan dengan janji meloloskan anaknya dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri.

Berdasarkan laporan korban, peristiwa yang dilaporkan itu diduga bermula pada Kamis, 20 Februari 2025, sekitar pukul 14.00 WITA, di wilayah Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten TTS.

Dalam laporan tersebut, dua orang berinisial OPIK dan HRO disebut sebagai pihak terlapor. Keduanya diduga menawarkan bantuan untuk meloloskan anak korban dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri.

Korban mengaku menyerahkan uang dengan total Rp345 juta berdasarkan tawaran tersebut.

Penyerahan uang itu disebut disertai perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan pengembalian dana apabila anak korban tidak berhasil lolos seleksi.

Namun, setelah proses seleksi berakhir dan anak korban dinyatakan tidak lulus, uang tersebut menurut pengakuan korban belum dikembalikan hingga laporan dibuat.

Laporan itu diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres TTS pada Selasa, 20 Oktober 2026, pukul 16.06 WITA, dengan nomor STTLP/B/719/X/2026/SPKT/POLRES TIMOR TENGAH SELATAN/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR.

Dalam laporan tersebut, dugaan perbuatan dikaitkan dengan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebelumnya, melalui hak jawab dan klarifikasi tertanggal 22 Oktober 2026, Polres TTS membenarkan telah menerima laporan terkait dugaan tindak pidana tersebut.

Polres TTS menyatakan perkara itu sedang ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim).

Selain penanganan dugaan tindak pidana, Polres TTS juga menyampaikan bahwa Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) telah menjalankan pemeriksaan internal terhadap dua anggota yang disebut dalam klarifikasi dengan inisial OPIK dan HRO.

Proses pemeriksaan tersebut dilaporkan terus berjalan melalui mekanisme Propam dan direncanakan untuk ditangani lebih lanjut oleh Bidang Propam Polda NTT.

Polres TTS menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas serta penegakan hukum.

Kepolisian juga menyatakan tidak akan membiarkan pelanggaran yang dilakukan anggota Polri dan menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran akan ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam klarifikasinya, Polres TTS turut mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dalam proses penerimaan anggota Polri.

Imbauan tersebut, menurut Polres TTS, telah disampaikan melalui media sosial resmi, kegiatan kemasyarakatan, serta jajaran Bhabinkamtibmas.

Kapolres TTS juga disebut telah menekankan penindakan tegas sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku.

Arahan tersebut dituangkan melalui Surat Telegram Nomor ST/70/IX/DIK.2.2./2026 tertanggal 28 September 2026 tentang petunjuk dan arahan penerimaan anggota Polri yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Melalui arahan itu, anggota Polri diingatkan agar tidak terlibat sebagai perantara atau calo dalam proses rekrutmen anggota kepolisian.

Sementara itu, informasi mengenai adanya empat orang yang diduga menjadi korban sebelumnya muncul berdasarkan keterangan kuasa hukum. Namun, informasi tersebut belum seluruhnya dituangkan dalam laporan polisi sebagaimana laporan yang telah dibuat oleh OLM.

Karena itu, penegasan Polres TTS mengenai baru adanya satu laporan resmi menjadi penting untuk membedakan informasi yang berkembang di masyarakat dengan perkara yang telah tercatat secara formal.

Masyarakat yang merasa dirugikan dalam kasus serupa diharapkan segera melapor agar keterangannya dapat ditindaklanjuti oleh penyidik.

Di sisi lain, penanganan perkara ini masih harus menunggu proses hukum dan pemeriksaan internal yang dilakukan pihak kepolisian.(Sys/ST)

 

 

Tags

Terkini

Honda Supra X Misterius Diamankan Polsek Kuanfatu

Selasa, 27 Oktober 2026 | 10:26 WIB

Terlibat Keributan,Empat Pemuda Diamankan Polisi

Jumat, 18 September 2026 | 23:05 WIB