[ad_1]
Jakarta, SUARATTS.COM —
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto meyakini bakal calon wakil presiden Mahfud MD tak akan menyalahgunakan kekuasaannya meski masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Menurutnya, rangkap jabatan juga dilakukan Prabowo Subianto dan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prabowo tak mundur dari jabatan Menteri Pertahanan, begitu pula dengan Gibran yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo, Jawa Tengah.
“Dan kami meyakini yang namanya Pak Ganjar, Prof Mahfud MD, itu betul-betul punya komitmen untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan,” kata Hasto di Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/10).
Hasto meyakini masyarakat akan turut mengawasi kinerja Mahfud di pemerintahan, sehingga tak ada penyalahgunaan kekuasaan.
[Gambas:Video CNN]
“Dan kami meyakini bahwa civil society akan menjadi pengawas yang baik, supaya tidak ada abuse of power,” ujarnya.
Hasto mengatakan masyarakat justru berharap Mahfud tetap duduk di kursi Menko Pulhukam demi memastikan aparat pelaksana kekuasaan pemerintahan tak menyalahgunakan wewenang.
“Kalau kampanye ya mengajukan cuti, dan kemudian rakyat mengharapkan Prof Mahfud bisa menjadi wasit yang baik, agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan,” ucap Hasto.
Hasto menegaskan bahwa Mahfud tak melanggar peraturan perundang-undangan meski merangkap jabatan sebagai Menko Polhukam dan cawapres.
“Prof Mahfud ini kan komitmen bagi bangsa dan negara jauh lebih besar daripada pribadi dan keluarga. Sehingga tugas kenegaraan harus berjalan dan itu tidak bertentangan dengan undang-undang,” katanya.
Sebelumnya, PDIP dan koalisinya menetapkan Mahfud MD sebagai bacawapres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Pasangan Ganjar-Mahfud juga sudah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pekan lalu.
(tim/chri)
