oleh

Bupati Tahun Tak Hadiri RDP, Ini Sikap DPRD TTS

-Berita, Politik-185 Dilihat

Ket Foto: Nampak suasana RDP DPRD TTS tanpa kehadiran Bupati TTS, Egusem Piether Tahun.

Laporan Reporter SUARA TTS.Com

SUARA TTS. COM | SOE – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD TTS, Rabu 3 November 2021 berlangsung tanpa kehadiran Bupati TTS, Egusem Piether Tahun. Bupati Tahun dikatakan Wakil Ketua DPRD TTS, Religius Usfunan, tidak menghadiri RDP karena harus melakukan rapat virtual bersama wakil presiden RI.

” Bupati Tahun sudah menghubungi ketua DPRD TTS, Marcu Mbau via telepon terkait ketidakhadirannya dalam RDP. Selain itu, Bupati Tahun juga bersurat resmi ke sekwan DPRD TTS terkait ketidakhadirannya dalam RDP karena harus mengikuti rapat virtual bersama wakil presiden RI terkait evaluasi data kemiskinan ekstrim di Kabupaten TTS,” ungkap pria yang akrab disapa Egi ini.

Karena Bupati Tahun tidak hadir lanjut Egi, DPRD TTS akan melakukan rapat internal untuk mengagendakan kembali pelaksanaan RDP.

” Kita akan agendakan kembali RDP dengan Bupati Tahun terkait alasan belum ditandatanganinya Perda APBD Perubahan hingga saat ini. Hal ini sangat berpengaruh kepada realisasi anggaran dan juga tahapan pembukaan paripurna pembahasan APBD induk tahun 2022,” terang politisi PKB ini.

Disinggung Terkait alasan Bupati Tahun enggan menandatangi dokumen APBD Perubahan hingga saat ini dijelaskan Egi, ada beberapa alasan yang disampaikan. Pertama, terkait kehadiran wakil bupati TTS, Jhony Army Konay dalam sidang penutupan paripurna pembahasan APBD perubahan.

Kedua, terkait tidak diakomodirnya dana linmas dalam dokumen APBD perubahan, tidak diakomudirnya penganggaran Radio di APBD Perubahan dan alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi.

Terkait kehadiran wakil bupati TTS, Jhony Army Konay dalam sidang Paripurna penutupan APBD perubahan dikatakan Egi, berdasarkan hasil konsultasi ke Propinsi NTT, sesuai regulasi kehadiran wakil bupati TTS sah. Sesuai regulasi, sidang paripurna dapat dihadiri oleh Bupati dan atau wakil bupati.

” Kalau sesuai regulasi kehadiran Wakil Bupati dalam sidang penutupan APBD Perubahan itu sah. Jadi sidang paripurna bisa dihadiri Bupati saja, bupati dan wakil bupati atau wakil bupati saja. Sidang Paripurna tetap sah,” jelasnya.

Terkait tidak diakomodirnya penggaran radio Amanatun dijelaskan Egi, pertama, nomenklatur penggunaan nama radio Amanatun salah. Pasalnya dalam satu kabupaten, pemerintah daerah tidak bisa mengelola lebih dari satu radio. Sehingga nomenklatur radio amantun harus dirubah menjadi perluasan jaringan radio RAPD Soe di Amantun. Kedua, perusahaan yang mengerjakan radio Amanatun tidak di-PHK saat terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Ketiga, laporan progress fisik pekerjaan tersebut tidak ada. Barulah akhir-akhir ini muncul aurat addendum tapi dalam surat tersebut tidak ada tanda tangan.

Keempat berdasarkan hasil konsultasi ke BPK, karena radio amantun tidak termuat dalam dokumen LKPJ Bupati Tahun 2020, maka BPK menyarankan agar dibuatkan Laporan di triwulan atau semester 1 tahun 2021. Namun hingga rapat di tingkat Banggar Laporan tersebut tak kunjung dibuat.

” Kalau kita paksakan anggarkan radio Amanatun maka ada potensi masalah yang menanti. Oleh sebab itu, kita berharap pemerintah bisa mengikuti saran BPK baru kita anggarkan,” terangnya.

Terkait alokasi anggaran untuk insentif Linmas lanjut Egi, sesuai SE Bupati Tahun pada tahun 2020, mengamatkan agar OPD terkait mengalokasikan anggaran insentif Linmas sebesar 500 ribu perorang. Namun oleh SATPOL PP hanya dialokasikan senilai 250 ribu perorang.

Selain itu, sesuai Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, mengamanatkan agar proses perekrutan Linmas harus dilakukan secara terbuka. Setelah dilakukan seleksi terbuka, Linmas harus diangkat menggunakan SK kepala desa atau lurah setempat dan harus ada pengukuhan.

Terkait kekurangan anggaran insentif Linmas, Egi menyarankan agar kekurangan tersebut dialokasikan di APBD induk tahun 2022.

” orang omong kita (DPRD) yang potong insentif linmas padahal memang dari awal hanya dianggarkan setengahnya. Kita mendorong pengangkatan Linmas harus sesuai Permendagri nomor 26. Soal kekurangan insentif, kita bisa alokasikan di induk 2022. Kekurangan insentif tahun 2021 bisa dibayarkan di pertengahan atau akhir Januari 2022 setelah penyerahan DPA,” sarannya.(DK)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.