oleh

Berempatilah Dengan Warga Bonle’u

-Berita, Politik-679 Dilihat

KET. FOTO; Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten TTS, Decky Liu

Laporan Reporter SUARA TTS.COM

SUARA TTS.COM | SOE – Pemda dan DPRD TTS cobalah untuk berempati dengan warga Bonle’u . Cobalah untuk merasakan penderitaan warga Bonle’u. Hidup dengan akses jalan yang buruk walaupun berlimpah kekayaan alam. Hidup dengan menelan rasa sakit di-PHP oleh pemimpin dan wakilnya sendiri.
Ketika Pemda dan DPRD TTS terus ribut soal siapa yang paling bertanggung jawab terhadap hilangnya anggaran pekerjaan jalan Bonle’u, masyarakat Bonle’u masih terus hidup dengan akses jalan yang sulit. Tapi di sisi lain, kekayaan sumber daya air Bonle’u, terus mengalir, menghidupi dan dinikmati oleh masyarakat Kota Soe.
” Kasihan warga Bonle’u. Ketika kita terus ribut dengan polemik pekerjaan jalan Bonle’u, mereka di sana terus hidup dengan akses jalan yang buruk. Warga Bonle’u hidup dengan rasa sakit hati karena di PHP-kan pemerintah dan DPRD TTS. Cobalah kita sedikit berempati dengan saudara-saudari kita di Bonleu. Mereka juga orang TTS,” ungkap Ketua DPC PDI Perjuangan Decky Liu kepada SUARA TTS.COM, Rabu 16 Maret 2022.

Dirinya tak habis pikir dengan sikap pemerintah yang seakan enggan mengalokasikan anggaran untuk pekerjaan jalan Bonle’u. Bahkan ketika dianggarkan pun pemerintah masih juga menebar alasan untuk tidak mengerjakan pekerjaan jalan Bonle’u.
” Hae, uang APBD itu uang rakyat, bukan uang pribadi siapa-siapa. Jangan buat uang rakyat seperti uang pribadi, jadi mau atur uang ikut maunya sendiri. Kerja jalan itu tugas dan kewajiban pemerintah. Masyarakat Bonle’u bukan minta uang, mereka hanya minta perbaiki akses jalan mereka. Masa itu saja pemerintah masih pakai alasan sana-sini. Sudah tidak kerja, gaduhnya bukan main,” ujar Decky.

Sebagai ketua Ketua DPC PDI Perjuangan, dirinya akan mendorong lewat fraksi PDI Perjuangan agar segera dianggarkan untuk pekerjaan jalan Bonle’u. Pemerintah tidak bisa beralasan ada somasi jadi tidak bisa dianggarkan untuk dikerjakan.
” Somasi itu tentang bagi hasil 10 persen dan ganti rugi lahan atas jaringan perpipaan yang dibangun di atas tanah masyarakat. Tidak ada hubungannya dengan pekerjaan jalan Bonle’u. Jangan pakai alasan yang tidak masuk akal. Kerja jalan itu tugas pemerintah, jadi harus dikerjakan untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama adanya pemerintahan itu untuk mensejahterakan masyarakat bukan untuk buat kecewa masyarakat dengan janji-janji,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Jalan Bonle’u memang sungguh malang. bertahun-tahun hanya mendapat janji manis sebatas di ujung lidah untuk dikerjakan. Namun hingga kini pekerjaan jalan tersebut urung dilaksanakan. Bahkan terbaru dalam dokumen APBD Tahun 2022, Item pekerjaan jalan Bonle’u tak muncul.

Padahal sebelumnya, Bupati dan DPRD TTS telah bersepakat untuk mengalokasikan anggaran untuk pekerjaan jalan Bonleu di perubahan APBD Tahun 2021 namun dengan alasan waktu dan cuaca, lagi pekerjaan jalan Bonle’u batal dilaksanakan. Pemda dan DPRD TTS kompak berjanji untuk melakukan pekerjaan jalan tersebut di Tahun 2022.
Namun janji tinggal janji, masyarakat Bonle’u harus menelan pahitnya sebuah realita jika item pekerjaan jalan Bonle’u lagi-lagi tak masuk dokumen APBD Tahun 2022.

Kepala Dinas PU Kabupaten TTS, Marthelens Ch.Liu mengatakan, item pekerjaan jalan Bonle’u memang tak ada dalam dokumen APBD Tahun 2022. Bahkan dalam RKA ketika penyusunan dokumen RAPBD Tahun 2022 item pekerjaan jalan Bonle’u sama sekali tak muncul.
Minimnya anggaran disebut Lens sebagai alasan mengapa item pekerjaan tersebut tak masuk dalam dokumen APBD Tahun 2022.
Sedangkan Bupati TTS, Egusem Piether Tahun beralasan tidak dianggarkan pekerjaan jalan Bonle’u pada APBD Tahun 2022 karena ada somasi dari masyarakat Bonle’u. (DK).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.